Tahapan Penyusunan, Pelaksanaan, dan Pertanggungjawaban APBN

Tahapan Penyusunan, Pelaksanaan, dan Pertanggungjawaban APBN

  1. Penyusuanan APBN

Pemerintah mengajukan Rancangan APBN dalam bentuk RUU tentang APBN kepada DPR. Setelah melalui pembahasan, DPR menetapkan Undang-Undang tentang APBN selambat-lambatnya 2 bulan sebelum tahun anggaran dilaksanakan.

  1. Pelaksanaan APBN

Setelah APBN ditetapkan dengan Undang-Undang, pelaksanaan APBN dituangkan lebih lanjut dengan Peraturan Presiden.

  1. Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN

Selambatnya 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir, Presiden menyampaikan RUU tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN kepada DPR berupa Laporan Keungan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keungan.

  1. Sumber penerimaan APBN

Penerimaan APBN diperoleh dari berbagai sumber yaitu :

  1. Penerimaan pajak yang meliputi

ü   Pajak Penghasilan (PPh)

ü   Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

ü   Pajak Bumi dan Bangunan(PBB)

ü   Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) & Cukai

  1. Pajak lainnya seperti Pajak Perdagangan (bea masuk dan pajak/pungutan ekspor)
  2. a)Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
  3. b)Penerimaan dari sumber daya alam
  4. c)Setoran laba BUMN
  5. d)Penerimaan bukan pajak lainnya
  6. Landasan Hukum APBN
  • UUD 1945 pasal  23 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
  • Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

sumber :

Pos-pos Terbaru