SISTEM POLITIK MASYARAKAT KANEKES

SISTEM POLITIK MASYARAKAT KANEKES

SISTEM POLITIK MASYARAKAT KANEKES

SISTEM POLITIK MASYARAKAT KANEKES

Masyarakat Kakenes mengenal dua sistem perintahan, yaitu sistem pemerintahan nasional dan sistem pemerintahan tradisional yang mengikuti adat dan istiadat yang dipercaya masyarakat setempat. Kemudian, kedua sistem tersebut mereka gabungkan sedemikian rupa sehingga tidak terjadi benturan. Secara nasional, penduduk Kanekes dipimpin oleh seorang Kepala Desa (Kades) yang dengan bahasa mereka disebut dengan Jaro Pamarentah yang kedudukanya berada di bawah Camat. Sedangkan secara adat, penduduk Kanekes tunduk pada pimpinan adat kanekes teringgi yang mereka sebut dengan Puun. Puun itu sendiri ada tiga orang yang tersebar di tiga kampung, tempat berdomisilinya masyarakat Kanekes kelompok tangtu, yaitu Cibeo, Cikartawana, dan Cikeusik. Salah satu ciri dari sistem politik adalah adanya diferensiasi dalam sistem politik tersebut. Maksudnya adalah adanya pembagian peran dan kerja (division of labor) dan fungsi yang berbeda-beda namun saling berkaitan demi menjalankan mesin politik untuk menghasilkan kebijakan yang menguntungan semua pihak. Bila dalam sistem politik Indonesia kita mengenal istilah eksekutif, legislatif, yudikatif, partai politik, dll sebagai pembagian tugas yang memiliki fungsi dan peranya masing-masing, di dalam sistem politik tradisional masyarakat kanekes, kita akan menemui istilah Puun, Jaro, Kokolot, dsb. Pada masyarakat Kanekes, Puun adalah pangkat tertinggi dalam pemerintahan adat mereka. Jabatan Puun tersebut berlangsung turun temurun. Namun tidak otomatis dari Bapak ke Anak, melainkan dapat juga ke kerabat lainya. Jangka waktu jabatan seorang Puun pun tidak ditentukan, hanya berdasarkan kemampuan seseorang memegang jabatan. Sedangkan pelaksana sehari-hari pemerintahan adat kapuunan (kepuunan) dilaksanakan oleh Jaro yang dibagi ke dalam empat jabatan, yaitu Jaro Tangtu, Jaro Dangka, Jaro Tanggungan, dan Jaro Pamarentah.
Unit-unit dalam sistem politik merupakan tindakan-tindakan yang ada hubunganya dengan pembuatan dan pelaksanaan kebijakan, maka dalam sistem politik dikenal istilah input, konversi atau proses, dan output. Perefleksian input, konversi, dan output ini juga dapat dilihat pada pemerintahan ataupun sistem politik masyarakat Kanekes, meskipun dalam skala yang lebih kecil.
sumber :