Rentan Putus Sekolah, Bisa Masuk Sanggar

Rentan Putus Sekolah, Bisa Masuk Sanggar

Rentan Putus Sekolah, Bisa Masuk Sanggar

Rentan Putus Sekolah, Bisa Masuk Sanggar
Rentan Putus Sekolah, Bisa Masuk Sanggar

Pemkot Surabaya terus mematangkan rencana mengoperasikan Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) di tiga wilayah di Kota Surabaya. Pendirian tiga lembaga pendidikan nonformal itu bertujuan menampung siswa putus sekolah yang sebelumnya belajar di SMA/SMK.

Selama ini Pemkot Surabaya mencatat, 11.686 siswa yang kini belajar di SMA/SMK rentan putus sekolah. Selama SMA/SMK dikelola pemkot, mereka sama sekali tidak mengeluarkan biaya. Namun, begitu beralih ke provinsi, para siswa itu harus membayar SPP. Nah, kini ketika program berjalan, tidak sedikit wali murid yang meminta keringanan pembayaran SPP.

Anggota Tim Perumus SKB Surabaya Martadi menuturkan, pendirian SKB tersebut bertujuan membantu warga kota untuk mendapatkan akses pendidikan. Terutama setelah beralihnya pengelolaan SMA/SMK ke Pemprov Jatim. ”Upaya ini dilakukan agar tidak ada siswa Surabaya yang putus sekolah,” jelasnya.

Pada tahap awal, kegiatan pendidikan yang dimulai pada September tersebut akan menggabung dengan pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM) yang tersebar di Surabaya. Namun, setelah seluruh sarana-prasarana program tersebut siap, SKB bisa berdiri sendiri.

Berbeda dengan PKBM, sistem pembelajaran di SKB akan menggunakan dua kompetensi utama. Yakni, pembelajaran berbasis teori seperti di jenjang SMA. Selanjutnya, pembelajaran berbasis keahlian seperti di SMK.

Untuk teori, siswa akan diberi materi pelajaran selama dua hingga tiga hari dalam seminggu. Kurikulum pembelajarannya menggunakan sistem paket. Modul tersebut nanti merangkum pelajaran yang selama ini diajarkan di SMA/SMK.

Jika siswa bisa menuntaskan materi modul dengan cepat, masa studinya

bisa lebih singkat. Bahkan, bisa tuntas hanya dalam waktu dua tahun. ”Jadi, sistem SKB ini nanti mirip SKS (satuan kredit semester, Red),” jelas ketua Dewan Pendidikan Surabaya (DPS) itu.

Adapun, untuk praktik, siswa SKB mendapatkan pelatihan langsung di lembaga sertifikasi profesi (LSP). Waktu kursus keahlian tersebut beragam. Bergantung jenis keahlian yang dipelajari. Martadi memastikan, kursus itu berlangsung dalam waktu satu hingga dua semester.

Saat ini sudah ada beberapa keahlian yang disediakan SKB. Di antaranya, otomotif, kuliner, kecantikan, dan perhotelan. ”Beberapa keahlian ini akan terus ditambah dan disesuaikan dengan kebutuhan siswa yang mendaftar di SKB,” jelasnya.

Dengan skema tersebut, lulusan SKB akan mendapatkan dua sertifikat sekaligus. Yakni, ijazah paket C dan sertifikat kompetensi yang disahkan oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). Dengan bekal itu, seluruh lulusan SKB diharapkan langsung terserap dalam dunia kerja.

Martadi menerangkan, biaya pendidikan seluruh siswa yang mendaftar di SKB gratis. Segala perlengkapan saat menempuh pendidikan di SKB, mulai buku, modul, seragam, hingga kursus, ditanggung pemkot. Bahkan, siswa juga akan mendapatkan uang transpor selama belajar di SKB.

Pemkot memutuskan meningkatkan sistem pendidikan nonformal

itu lantaran masyarakat menganggap remeh jenis pendidikan tersebut. Terutama siswa yang belajar di PKBM.

Tidak hanya digunakan untuk menampung siswa yang putus sekolah lantaran terkendala biaya, SKB juga memfasilitasi kebutuhan anak yang beragam. Salah satunya, anak tersebut menjadi atlet dengan beban latihan yang padat. Melalui sistem SKB, siswa itu akan terfasilitasi. Sebab, jam pelajaran di SKB sangat longgar.

Pendaftaran SKB dibuka bersamaan dengan peluncuran program tersebut. Siswa bisa mendaftar melalui Dinas Pendidikan (Dispendik) Kota Surabaya. Saat ini penyusunan materi SKB telah rampung. Pelaksanaan program itu tinggal menunggu pengesahan dan penerbitan peraturan wali kota (perwali). Pada tahap pertama, SKB akan menampung 3 ribu siswa.

Saat ditanya mengenai kebutuhan anggaran SKB, Martadi belum bersedia menjawab. Sebab, dia tidak hafal secara pasti besarannya. Namun, berdasar informasi yang diperoleh Jawa Pos, program pendidikan nonformal itu menghabiskan anggaran sekitar Rp 100 miliar.

Sementara itu, anggota Komisi D DPRD Surabaya Reni Astuti

mengapresiasi program pendidikan khusus yang dirancang pemkot tersebut. Menurut dia, melalui sistem itu, pemkot bisa memastikan keberlanjutan pendidikan warga Surabaya. Terutama untuk merampungkan pendidikan tingkat sekolah menengah atas.

Meski begitu, dia mengkritisi soal perekrutan siswa SKB. Khususnya jika perekrutan siswa di SKB dilakukan dengan cara paksa. Artinya, siswa diberi iming-iming untuk pindah dari sekolah formal menjadi nonformal.

Kebebasan memilih jalur pendidikan itu penting agar siswa tidak dirugikan ke depannya. Sebab, tidak seluruh siswa tertarik untuk belajar keterampilan khusus. ”Ada juga kan siswa yang senang pelajaran akademik dibandingkan praktik,” terangnya.

Untuk anggaran SKB, lanjut Reni, pemkot bisa menggunakan dana ABPD pendidikan yang saat ini masih ngendon. Terutama dana SMA/SMK yang mencapai Rp 187 miliar. ”Mekanismenya bisa melalui PAK (perubahan anggaran keuangan, Red),” jelasnya.

 

Sumber :

http://www.thebaynet.com/profile/ojelhtcmandiri