Refomasi di Bidang  Hukum

Refomasi di Bidang  Hukum

Refomasi di Bidang  Hukum

Refomasi di Bidang  Hukum

Pemerintahan Presiden Habibie bertekad melakukan refomasi hokum sesuai dengan aspirasi yang berkembamg di masyarakat. Salah satu tahap untuk reformasi hokum, beliau melakukan rekontruksi pembongkaran atas watak bangunan hokum Orde Baru. Pembongkaran atas aturan hokum berupa undang-undang, peraturan pemerintah, maupun peraturan meteri yang di buat swlama dasawarsa terakhir memerlukan kerja keras dan ekstra hati-hati dari pengambilan keputusan. Langkah itu di maksudkan untuk menghindari adanya sekedar pergantian kemasan hokum, tetapi isi dan substansinya sama.

  1. Masalah dwifungsi ABRI

Menanggapi munculnya gugatan terhadap peran Dwifingsi ABRI menusul lengsernya Soeharto dari kursi kepresidenan,  ABRI bergegas-gegas melakukan reorientasi dan reposisi peran sospolnya.

ABRI berkehendak mereformasi diri, yang sudah dilakukannya dengan dirumuskannya paradigma baru, termasuk keinginan menarik deri dari peran berbagai posisi sipilnya.

Namun di banyak kalangan, termasuk para mahasiswa belum merasa puas dengan paradigm baru yang di rumuskan ABRI. Mereka tetap menuntut di hapuskannya dwifungsi ABRI secara menyeluruh, termasuk perannya dalam mengambil keputusan di DPR.

Di era reformasi ABRI yang duduk dalam MPR jumlahnya sudah di kurangi yaitu dari 75 orang menjadi 38 orang. ABRI yang semula terdiri atas empat angkatan termasuk pori, mulai tanggal 5 mei 1999 polri resmi memisahkan diri dari ABRI menjadi Kepolisian Negara. Istilah ABRI berubah menjadi TNI, yang terdiri dari angkatan laut, darat dan udara.

  1. Sidang  Istimewa MPR

Siding istimewa MPR adalah salah satu jalan untuk membuka kesempatan menyampaikan aspirasi rakyat. Dalamsidang istimewa yang di selenggarakan tanggal 10-13 November 1998 MPR di harapkan benar-benar menyuarakan aspirasi masyarakat dengan debat yang lebih segar, lebih terbuka dan bisa menampung pendapat dari berbagai lapisan masyarakat.

Pada saat itu, siding istimewa MPR menghasilkan 12 ketetapan , yaitu sebagai berikut:

1)      Enam buah ketetapan baru yang di buat:

(a)    Pokok-pokok Reformasi Pembangunan dalam Rangka Penyelamatan dan Normalisasi kehidupan Nasional sebagai haluab Negara (Tap. No. X/MPR/1998)

(b)   Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme (Tap. No. XI/MPR/1998).

(c)    Pembatasan masa Jabatan Presiden Republi Indonesia (Tap. No. XII/MPR/1998).

(d)   Penyelenggaraan Otonomi Daerah : Pengaturan, Pembagian dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang berkeadilan, serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dalam rangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. (Tap. No. XV/MPR/1998).

(e)    Politik ekonomi dalam rangka Demokrasi Ekonomi (Tap. No. XVI/MPR/1998).

(f)    Hak Asasi Manusia (Tap. No. XVII/MPR/1998).

2)      Dua buah ketetapan yang mengubah dan menambah ketetapan yang lama:

(a)    Ketetapan tentangv Perubahan dan Tambahan atas ketetapan MPR RI No. I/MPR/1983 tentang peraturan tata tertib MPR RI sebagaimana telah beberapa kali diubah dan ditambahkan terakhir dengan ketetapan MPR RI No. I/MPR/1998 (Tap. No. VII/MPR/1998).

(b)   Tap MPR No.XIV/MPR/1998 yang mengubah dan menambah atas Tap MPR No. II/

sumber :

Beli Mobil Bekas Tanpa Ke Dealer Ke Seva.Id Aja