Pro Kontra Kebijakan Kampus Merdeka, Posisi Dosen Lemah

Pro Kontra Kebijakan Kampus Merdeka, Posisi Dosen Lemah

Pro Kontra Kebijakan Kampus Merdeka, Posisi Dosen Lemah

Pro Kontra Kebijakan Kampus Merdeka, Posisi Dosen Lemah
Pro Kontra Kebijakan Kampus Merdeka, Posisi Dosen Lemah

Kebijakan Kampus Merdeka yang dirumuskan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI,

Nadiem Anwar Makarim kian menuai pro kontra.

Kebijakan yang jadi polemik itu mulai soal pembukaan program studi baru, sistem akreditasi perguruan tinggi, dan fasilitas perguruan tinggi yang statusnya masih PTN Badan Layanan Umum dan Satker untuk mencapai PTN-BH. Terakhir, yang paling gencar disoal, tak lain poin soal hak belajar tiga semester di luar program studi mahasiswa.
“Tidak ada kebijakan insentif bagi dosen sebagai implementor lapangan. Ketika mahasiswa diberi ruang untuk mengambil lintas prodi dan magang, tetapi dosen tidak punya insentif kum besar bagi yang aktif di kegiatan pengabdian masyarakat,” ujar pengamat pendidikan yang juga dosen UGM Muhammad Nur Rizal ditemui awak media di sela workshop bersama ratusan guru dari 44 sekolah di Ngaglik Sleman Jumat (31/1/2020).

Rizal memisalkan, dosen yang memiliki kerja nyata hingga produk ilmiahnya mampu menggerakkan

perubahan besar di masyarakat, tidak diberi ruang konversi signifikan untuk meniti karir profesorship.

Bahkan dosen yang mampu mengembangkan metode pembelajaran berbasis complex problem solving atau meningkatkan skill-skill sosial, empati, creativity, kolaborasi, tidak diberi angka kredit tinggi setara dengan jurnal ilmiah.
“Kondisi ini berakibat pada kultur kampus merdeka tidak terbangun secara holistik karena yang diuntungkan baru mahasiswa dan institusi kampus itu, dimana hanya menguntungkan pihak pengelola/pejabat kampus saja,” ujar dosen yang juga pendiri organisasi non profit Gerakan Sekolah Menyenangkan (GSM) itu.
Rizal pun menyoroti perlunya instrumen solid dari Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan untuk melakukan supervisi, fasilitasi bahkan menerapkan insentif/punishment bagi kampus yang enggan berubah.

“Jadi program kampus merdeka tidak sekedar ‘sent’ melainkan dipastikan ‘delivered’,

” ujarnya.
Menurutnya, banyak kampus yang bertransformasi dari satker dan BLU menjadi PTN BH serta membuka prodi baru yang dibutuhkan dunia industri dengan semakin menurunnya angka pengangguran sarjana baik vertikal dan horizontal
Selain itu menurutnya payung hukum masih setingkat peraturan menteri untuk kebijakan Kampus Merdeka itu berakibat pada lemahnya sustainabilitas transformasi kampus karena jika berganti mentri sangat mungkin berganti kebijakan.
“Perlu gerak cepat bagi Kemdikbud untuk membicarakan kebijakan ini menjadi UU agar efektif dan efisien diseminasinya,” katanya.
Rizal menilai, ada pula sejumlah sisi positif dari kebijakan Kampus Merdeka itu. Sehingga patut diapresiasi.

 

Baca Juga :