Politik Luar Negeri

Politik Luar Negeri

Secara umum politik luar negeri merupakan seperangkat formula nilai, sikap, arah serta sasaran untuk mempertahankan, mengamankan dan memajukan kepentingan nasional di dalam percaturan dunia internasional.[13] Politik luar negeri telah mempunyai beberapa definisi antara lain sebagai pengejewantahan kepentingan nasional suatu negara terhadap negara lain.[14] Kepentingan nasional merupakan keseluruhan nilai yang hendak diperjuangkan atau dipertahankan di forum internasional. Oleh sebab itu, dikatakan bahwa kepentingan nasional merupakan kunci dalam politik luar negeri.

Politik luar negeri (foreign policy) merupakan strategi atau rencana tindakan yang dibentuk oleh para pembuat keputusan suatu negara dalam menghadapi negara lain atau unit politik internasional lainnya, dan dikendalikan untuk mencapai tujuan nasional spesifik yang dituangkan dalam terminologi kepentingan nasional.[15] Menurut Couloumbus dan Wolfe, sebagaimana dikutip oleh R. Soeprapto bahwa politik luar negeri merupakan sintesis dan tujuan atau kepentingan nasional dengan power dan kapabilitas. Politik luar negeri pelaksanaannya dilakukan oleh aparat pemerintah. Oleh karena itu, aparat pemerintah mempunyai pengaruh terhadap politik luar negeri. Di samping aparat pemerintah, kekuatan sosial politik yang lebih dikenal dengan pressure groups ikut berpengaruh pula.[16]

Menurut Rosenau, pengertian kebijakan luar negeri yaitu upaya suatu negara melalui keseluruhan sikap dan aktivitasnya untuk mengatasi dan memperoleh keuntungan dari lingkungan eksternalnya.[17] Mark R. Amstutz mendefinisikan kebijakan luar negeri sebagai explicit and implicit actions of governmental officials designed to promote national interests beyond a country’s territorial boundaries.[18]Dalam definisi ini ada tiga tekanan utama yaitu tindakan atau kebijakan pemerintah, pencapaian kepentingan nasional dan jangkauan kebijakan luar negeri yang melewati batas suatu negara.

Menurut Howard Lentner, pengertian kebijakan luar negeri harus mencakup tiga elemen dasar dari setiap kebijakan yaitu penentuan tujuan yang hendak dicapai (selection of objectives), pengerahan sumber daya atau instrumen untuk mencapai tujuan tersebut (mobilization of means) dan pelaksanaan (implementation) kebijakan yang terdiri dari rangkaian tindakan dengan secara aktual menggunakan sumber daya yang sudah ditetapkan.[19]

Suatu negara lazimnya berusaha mewujudkan tujuan nasionalnya melalui formulasi kebijaksanaan politik luar negeri. Dalam hal ini Holsti berpendapat bahwa: Kebijakan, sikap atau tindakan suatu negara merupakan output politik luar negeri dengan berlandaskan pemikiran, serta pola tindakan yang disusun oleh para pembuat keputusan untuk (1) menanggulangi permasalahan, (2) mengusahakan perubahan dalam lingkungan internasional.[20]

            Tujuan politik luar negeri adalah untuk mewujudkan kepentingan nasional. Tujuan tersebut memuat gambaran atau keadaan negara di masa mendatang dan kondisi masa depan yang diinginkan. Pemerintah negara menetapkan berbagai sarana yang diusahakan untuk dicapai dengan melakukan berbagai tindakan yang menunjukkan adanya kebutuhan, keinginan dan tujuan.[21]

            Sementara Plano berpendapat bahwa setiap kebijakan luar negeri dirancang untuk menjangkau kepentingan nasional. Tujuan nasional yang hendak dijangkau melalui kebijakan luar negeri merupakan formulasi konkret dan dirancang dengan mengaitkan kepentingan nasional terhadap situasi  internasional yang sedang berlangsung serta power yang dimiliki untuk menjangkaunya. Tujuan dirancang, ditetapkan, dan dipilih oleh pembuat keputusan dan dikendalikan untuk mengubah kebijakan (revisionist policy) atau mempertahankan kebijakan (status quo policy) ikhwal negara tertentu di lingkungan internasional.[22]

Holsti memberikan tiga kriteria untuk mengklasifikasikan tujuan-tujuan politik luar negeri suatu negara, yaitu:

sumber :

https://apartemenjogja.id/battle-bros-apk/