Peradilan militer 

Peradilan militer 

Peradilan militer 

Peradilan militer 

  1. Dasar hukum keberadaan Pengadilan Militer :

1)   Undang-Undang Nomor 39  Tahun 1947 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tentara/Militer (KUHPM).

2)   Undang-Undang Nomor 8  Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

3)   Surat Keputusan bersama Menhankam dan Menteri Kehakiman No.  KEP/ 10/M/XII/1983 M.57.PR.09.03.th.1983  tanggal 29 Desember 1983 tentang Tim Tetap Penyidikan Perkara Pidana Koneksitas.

4)   Keputusan Pangab Nomor : KEP/01/P/I/1984 tanggal 20 Januari 1985 lampiran “K” tentang organisasi dan prosedur Badan Pembinaan Hukum ABRI.

5)   Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1988 tentang Prajurit ABRI.

6)   Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

7)   Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No.14/1985 tentang Mahkamah Agung.

8)   Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

9)   Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

  1. Tempat Kedudukan :

Peradilan Militer merupakan pelaksanaan kekuasaan kehakiman di lingkungan Angkatan Bersenjata untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamanan Negara.

Berdasarkan lampiran II Kep Panglima TNI Nomor  : KEP/6/X/2003 tanggal 20 Oktober 2003 tentang daftar nama, tempat kedudukan dan daerah hukum Pengadilan Militer dan Oditurat Militer, Pengadilan Militer II-09 Bandung berkedudukan di daerah propinsi Jawa Barat yaitu Bandung dengan daerah hukum meliputi seluruh daerah di Jawa Barat.

  1. Kompetensi Pengadilan Militer :

Pengadilan Militer II-09 Bandung mempunyai kewenangan :

  1. Mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seorang prajurit yang berpangkat Kapten ke bawah yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah : prajurit atau yang berdasar- kan UU dipersamakan dengan prajurit
  2. Memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Angkatan Bersenjata.
  3. Menggabungkan perkara gugatan ganti rugi dalam perkara pidana yang bersangkutan atas permintaan dari pihak yang dirugikan sebagai akibat yang ditimbulkan oleh tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan dan sekaligus memutus kedua perkara tersebut dalam satu putusan.
  4. Yurisdiksi Pengadilan Militer II-09 Bandung :

Bahwa Pengadilan Militer II-09 Bandung mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh prajurit TNI dengan pangkat Kapten kebawah yang :

  1. Tempat kejadiannya berada didaerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung.
  2. Terdakwanya termasuk suatu kesatuan yang berada didaerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung (se-Jawa  Barat).

 

  1. Persyaratan sebagai Hakim Pengadilan Militer :

 

Adapun persyaratan Hakim Pengadilan Militer adalah sebagai berikut

  1. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa ;
  2. Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945 ;
  3. Tidak terlibat partai atau organisasi terlarang ;
  4. Paling rendah berpangkat Kapten dan berijazah Sarjana Hukum ;
  5. Berpengalaman di bidang peradilan dan/atau hukum ; dan
  6. Berwibawa, jujur, adil dan berkelakuan tidak tercela.

Sedangkan mengenai pengangkatan dan pemberhentian seorang Hakim Militer dilakukan oleh Presiden selaku Kepala Negara atas usul Panglima berdasarkan persetujuan Ketua Mahkamah Agung

 

sumber :

Game of Thrones 1.56 Full APK + DATA