Pendapat Ulama Tentang Persyaratan Ijma`

Pendapat Ulama Tentang Persyaratan Ijma`

Pendapat Ulama Tentang Persyaratan Ijma`

a. Kuantitas anggota ijma`

Imam Haramain menetapkan kehujjahan ijma` melalui dalil `aqli. Ia berpendapat bahwa jumlah ulama mujtahid untuk terlaksanya ijma` adalah jumlah yang mencapai batas mutawatir, karena kehujjahan ijma` ditentukan terhindarnya dari kesalahan.
Menurut al Midi dan ulama Hambali tidak mensyaratkan jumlah mutawatir untuk terlaksanya ijma`, karena kehujjahan suatu ijma`ditentukan oleh dalil naqli bukan dalil `aqli.

b. Berlalunya masa

Telah dijelaskan bahwa ijma` itu berlangsung berdasarkan kesepakatan ulama mujtahid dalam suatu masa tertentu. Sebagian ulama menyatakan syahnya ijma` tidak perlu mensyaratkan berlalunya masa.
Imam Ahmad Ibn Hambal, Ustadz Abu Bakar Ibn Fauraq, dan sebagian kecil ulama Syafi`iyah berpendapat bahwa berlalunya masa atau punahnya peserta ijma` merupakan syarat untuk kekuatan hujjah suatu ijma`.
Jumhur ulama berpendapat bahwa berlalunya masa dan meninggalnya peserta ijma` bukan syarat kekuatan suatu ijma`, alasannya :

1. Dalil kehujjahan ijma` itu berasal dari al-Qur`an dan Sunnah. Keduanya tidak mewajibkan berlalunya masa.
2. Hakikat ijma` itu adalah kesepakatan. Kekuatan hukum terletak pada kesepakatannya itu.
3. Para tabi`in berhujjah dengan ijma` pada masa generasi sahabat masih ada.
4. Mempersyaratkan berlalunya masa bagi kekuatan ijma` akan menyebabkan tidak terlaksananya ketentuan hasil ijma` secara mutlak, padahal ia ketentuan yang mengikat.
Sebagian ulama merinci bahwa berlalunya masa dan meninggalnya semua peserta ijma` merupakan syarat untuk ijma` sukuti, sedangkan untuk ijma` sharih tidak perlu persyaratan tersebut.

c. Sandaran ijma`

Yaitu dalil yang kuat dalam bentuk nash al Qur`an dan Sunnah, baik langsung maupun tidak.
1. Hampir semua ulama berpendapat bahwa ijma` itu harus menunjuk pada sandaran yang kuat, bukan hanya berdasar taufik dari Allah SWT. Alasannya, antara lain :
a. Tidak akan tercapai kebenaran tanpa adanya rujukan atau sandaran.
b. Nabi Muhammad tidak menetapkan hukum, kecuali dengan wahyu.
c. Mengemukakan pendapat dalam hal agama tanpa dalil adalah tindakan yang salah.
d. Bila mujtahid dapat menetapkan hukum tanpa sandaran secara perorangan maka tidak
perlu kesepakatan.
e. Produk hukum syar`i bila tidak disandarkan pada dalil, maka tidak diketahui dengan hukum syara`. Keadaan demikian tidak dapat diterima.
2. Sebagian kecil ulama tidak mempersyaratkan adanya sandaran ijma`, alasannya :
a. Jika ijma` memerlukan sandaran dalil, berarti kekuatan ijma` terletak pada dalil. Ini sama dengan tidak ada ijma` sebagai dalil syara` yang berdiri sendiri.
b. Cukup banyak ijma` yang tidak menyandarkan diri pada dalil. Contoh ijma` ulama tentang pengambilan sewa pemandian umum.
Tentang qiyas dan ijtihad dijadikan sandaran ijma` ;
1. Jumhur ulama membolehkan qiyas dan ijtihad dijadikan sandaran ijma`.
2. Ulama Syi`ah dan Daud al Zhahiri berpendapat tidak boleh menjadikan qiyas atau ijtihad sebagai sandaran ijma`, alasannya :
a) Bentuk qiyas berbeda-beda, pandangan ulama terhadapnya juga berbeda-beda.
b) Para sahabat selalu menetapkan hukum secara ijma` dengan sandaran al Qur`an dan
Sunnah.
3. Sebagian ulama berpendapat qiyas boleh dijadikan sandaran ijma`dengan qiyas yang mempunyai `illat yang kuat.

Sumber: https://www.wfdesigngroup.com/