Pemilihan Umum 1999

 Pemilihan Umum 1999

Untuk melaksanakan pemilihan umum sebagamana yang diamanatkan dalam ketetapan MPR, Presiden  Habibie menetapkan tanggal 7 Juni 1999 sebagai waktu pelaksanaannya. Untuk itu maka

Di cabutlah lima paket undang-undang tentang politik. Yaitu undang-undang tentang pemilu, susunan, kedudukan dan wewenag DPR/MPR, prtai politik dan Golkar, referendum serta organisasi masa.

Sebagai gantinya, DPR berhasil menetapkan tiga undang-undang politik baru. Ketiga undang-undang yang diratifikasi pada 1 Februari 1999 yang di tanda tangani Habibie itu adalah undang-undang partai politik, pemilihan umum dan susunan serta kedudukan MPR, DPR  dan DPRD.

Larangan undang-undang politik tersebut menggairahkan kehdupan politik di Indonesia. Hal itu memicu munculnya prtai-prtai politik yang jumlahnya cukup banyak. Tidak kurang dari 112 partai politik lahir. Dari sekian banyak itu, hanya 48 partai yang berhak mengikuti pemilihan umum.

Kampanye pemilu yang diikuti oleh 48 partai di gelar di seluruh wilayah Indonesia, dengan pengaturan jadwal pencetakan suara, KPU kembali melakukan pengunduran agenda. Pengunduran agenda di sebabkan oleh kondisi lapangan yang tidak memungkinkan terlaksananya pengajuan calon anggota DPR, DPRD I, DPRD II secara cepat. Factor utamanya karena kendala transportasi daerah daera terpencl di Indonesia.

Pelaksanaan pemilihan umum di perkirakan rusuh, ternyata tidak menjadi kenyataan. Selama pemungutan suara berlangsung yaitu pada 7 Juni 1999 kondisi Indonesia relatife aman. Pemungutan suara berakhir, KUP kembali melakukan pengunduran jadwal penghitungan akhir.

Setelah dilakukan penghitungan akhir oleh KPU muncullah lima partai yang memperoleh suara terbanyak yaitu:

1)      PDI perjuangan

2)      Partai Golkar

3)      PKB (Partai Kebangkitan Bangsa)

4)      PPP (Partai Persatuaan Pembangunan)

5)      PAN (Partai Amanat Nasional)

Sidang Umum MPR Hasil Pemilihan Umum 1999

Setelah KPU berhasil menetapkan jumlah anggota DPR dan MPR berdasarkan hasil pemilu tahun 1999, serta berhasil menetapkan jumlah wakil-wakil Utusan Golongan dan Utusan Daerah maka MPR segera melaksanakan sidang. Sidang Umum MPR tahun 1999 diselenggarakan mulai tanggal 1 sampai dengan tanggal 21 Oktober 1999. Dalam sidang umum ini berhasil mengukuhkan Amien Rais sebagai ketua MPR dan Akbar Tanjung sebagi ketua DPR.

Dalam Sidang Paripurna MPR XII tanggal 19 Oktober 1999, MPR menolak pidato pertanggungjawaban dari Presiden Habibie melalui mekanisme voting dengan 355 suara menolak, 322 menerima, 9 abstein dan 4 suara tidak sah. Penolakan pidato pertanggungjawaban Presiden Habibie tersebut menutup peluang dari Habibie untuk maju ke bursa pemilihan presiden di sidang umum MPR.

Setelah pidato pertanggungjawaban Habibie ditolak, kemudian muncul tiga nama calon Presiden yang diajukan oleh fraksi-fraksi di MPR, yaitu Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Megawati Soekarnoputri dan Yusril Ihza Mahendra. Namun di saat detik-detik menjelang dilaksanakan pemilihan Presiden melalui voting, Yusril Ihza Mahendra menyatakan mundur dari bursa pencalonan Presiden. Oleh karena itu tinggal dua calon presiden yang maju yaitu Megawati Soekarnoputri dan Abdurrahman Wahid. Mengingat tidak ada partai yang menang secara mutlak maka pemilihan presiden menjadi seru dan berlangsung panas.

baca juga :