PEMBENTUKAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

PEMBENTUKAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

PEMBENTUKAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

PEMBENTUKAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Selain DPR yang berkedudukan di pusat, Indonesia juga memiliki DPRD atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Kedudukan DPRD ini ada di tingkat kabupaten/kota dan juga provinsi. Pendirian DPRD dan juga kedudukan DPRD telah diatur dalam UUD 1945. Kemudian, segala bentuk persyaratan, tugas, fungsi, hak, serta kewajiban DPRD lebih jauh diatur dalam UU No. 17 Tahun 2014.

Baik DPRD tingkat kabupaten/kota maupun provinsi memiliki tugas dan wewenangnya masing-masing. Namun, tugas dan wewenang tersebut tidak terlepas dari 3 fungsinya yaitu legislasi, anggaran, dan juga pengawasan. Berikut ini tugas dan wewenang DPRD Kabupaten/Kota dan juga provinsi.

1. TUGAS DAN WEWENANG DPRD KABUPATEN/KOTA

Anggota DPRD tingkat kabupaten/kota maksimal berjumlah 50 orang dan minimal 20 orang dengan masa jabatan hingga 5 tahun. Mekanisme pemilihan anggota DPRD kabupaten/kota dilakukan berdasarkan pemilihan umum dan keanggotaannya diresmikan oleh Gubernur.

Tugas dan wewenang DPRD tingkat kabupaten/kota adalah:

a. Membentuk peraturan daerah di tingkat kabupaten/kota bersama dengan Bupati/Walikota.
b. Membahas serta memberikan persetujuan terhadap rancangan peraturan daerah yang mengatur tentang RAPBD yang diajukan oleh Bupati/Walikota.
c. Mengawasi pelaksanaan APBD dan juga pelaksanaan peraturan daerah.
d. Mengusulkan pengangkatan atau pemberhentian Bupati/Walikota dan/atau wakil bupati/walikota kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur. Tujuannya untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan atau pemberhentian.
e. Memilih wakil bupati/walikota jika pada suatu ketika terjadi kekosongan jabatan tersebut.
f. Memberikan pertimbangan pendapat kepada pemerintah daerah yang akan melakukan perjanjian internasional di tingkat daerah.
g. Memberikan persetujuan rencana kerjasama internasional yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota.
h. Meminta laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan yang dilakukan oleh bupati/walikota.
i. Memberikan persetujuan rencana kerjasama dengan daerah lain atau pihak lain yang membebani masyarakat ataupun daerah.
j. Mengupayakan terlaksananya kewajiban-kewajiban daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
k. Melaksanakan tugas dan wewenang lainnya sesuai dengan ketentuan undang-undang.

2. TUGAS DAN WEWENANG DPRD PROVINSI

Anggota DPRD di tingkat provinsi berjumlah minimal 35 orang dan maksimal 100 orang. Masa jabatan anggota DPRD Provinsi adalah 5 tahun dan dipilih melalui mekanisme pemilihan umum. Keanggotaan DPRD Provinsi ini disahkan oleh Menteri Dalam Negeri.

Ada 2 daerah dengan jumlah anggota DPRD Provinsi yang berbeda di Indonesia. Khusus untuk Provinsi Aceh dan DKI Jakarta, jumlah anggota DPRD Provinsinya bisa berjumlah 125% dari total anggota yang telah ditetapkan oleh undang-undang.

Tugas dan wewenang DPRD tingkat provinsi antara lain adalah:

a. Menyusun peraturan provinsi bersama dengan gubernur.
b. Membahas dan memberikan persetujuan mengenai rancangan peraturan APBD Provinsi yang diajukan oleh gubernur.
c. Melakukan fungsi pengawasan peraturan daerah dan APBD Provinsi.
d. Mengusulkan pengangkatan atau pemberhentian gubernur atau wakil gubernur kepada presiden dan Menteri Dalam Negeri.
e. Memilih wakil gubernur jika suatu ketika terjadi kondisi kekosongan jabatan.
f. Memberikan pendapat mengenai usulan kerjasama internasional yang akan dilakukan oleh pemerintah provinsi.
g. Meminta laporan pertanggungjawaban gubernur dalam menjalankan pemerintahan.
h. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama yang akan dilakukan pemerintah provinsi dengan daerah lain atau pihak ketiga.
i. Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
j. Melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.


Sumber: https://www.urusizin.co.id/happy-racing-apk/