OJK Bekukan Izin PT BPRS Shadiq Amanah

OJK Bekukan Izin PT BPRS Shadiq Amanah

OJK Bekukan Izin PT BPRS Shadiq Amanah

OJK Bekukan Izin PT BPRS Shadiq Amanah
OJK Bekukan Izin PT BPRS Shadiq Amanah

 

BANDUNG-Mulai 1 September 2016, Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

sebagai otoritas yang mengatur dan mengawasi lembaga jasa keuangan melalui Keputusan KEP34/D.03/ 2016, mencabut izin usaha PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Shadiq Amanah, yang beralamat di Jalan Kolonel Masturi No.33, Kota Cimahi, Provinsi Jawa Barat.

Kepala Kantor OJK Regional 2 Jawa Barat, Sarwono mengatakan, sebelum dilakukan pencabutan izin usaha terhadap PT BPRS Shadiq Amanah, terlebih dulu masuk dalam status pengawasan khusus OJK sejak tanggal 11 Februari 2016.

“Kita beri kesempatan kepada PT BPRS Shadiq Amanah selama 180

hari atau sampai dengan 8 Agustus 2016 guna melakukan langkah-langkah penyehatan yang diperlukan untuk meningkatkan rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) atau Capital Adequacy Ratio (CAR) menjadi minimal 4%,” ucapnya.

Menurut Sarwono, penetapan status bank dalam pengawasan khusus dilakukan karena pengelolaan BPRS Shadiq Amanah oleh manajemen tidak memperhatikan azas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian serta masih berlanjutnya dampak eksternal yang mempengaruhi kondisi likuiditas BPRS, yang mengakibatkan tidak dapat memenuhi standar kinerja keuangan sesuai ketentuan berlaku.

“Upaya penyehatan yang dilakukan oleh Pemegang Saham/

Manajemen BPRS Shadiq Amanah tersebut sampai dengan batas waktu yang ditentukan tidak dapat memperbaiki kondisi BPRS,” ujarnya.

Sarwono mengatakan, dengan pencabutan izin usaha PT BPRS Shadiq Amanah, selanjutnya Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) akan menjalankan fungsi penjaminan dan melakukan proses likuidasi sesuai Undang-Undang No.24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No.7 Tahun 2009.

“Kita himbau kepada nasabah PT BPRS Shadiq Amanah agar tetap tenang karena dana masyarakat di perbankan dijamin LPS sesuai ketentuan yang berlaku,” kata Sarwono, kepada jabarprov.go.id, di Kantor OJK Regional 2 Jabar, Kamis (01/09).

 

Sumber :

http://forum.detik.com/sejarah-bpupki-t2044981.html