Hukum Humaniter Internasional

Hukum Humaniter Internasional

Hukum Humaniter Internasional

Konvensi Jenewa IV tahun 1949 dan protokol yang disetujui pada tahun 1977 mengatur aturan-   aturan perlindungan  warga sipil, t ermasuk beberapa  yang  secara  spesifik  memberi  perhatian pada perli ndungan anak. Pasal  3  sebagian menetapkan bahwa  non-pasukan, termasuk  warga sipil,

“dalam  keadaan  apapun  harus  diperlakukan  secara  berperikemanusiaan  tanpa  ada perbedaan  yang  merugikan  berdasar kan  pada  ras,  warna  kulit,  agama,  kepercayaan,  jenis kelamin, kelahiran, kekayaan, atau kriteria sejenisnya.”

“Secara khusus, semua bentuk kekerasan terhadap  kehidupan  dan  pribadi, termasuk  pembunuhan,  mutilasi ,  perlakuan  kejam  dan penyiksaan, penyanderaan, dan kesewenang-wenangan terhadap mar tabat pribadi”

Termasuk kekerasan seksual, dan  pelacuran  paksa,  sangat  dilarang.  Semua negara  memiliki  kewajibanuntuk menjamin bahwa undang-undang pidana negara tersebut menghukum tindakan-tindakan yang dilarang dalam Pasal Umum 3.

Pasal 17 Konvensi IV Jenewa mempersyaratkan bahwa ketika sebuah wilayah dikepung, penguasa setempat harus mengupayakan perundingan untuk mengeluarkan anak-anak serta  mereka yang terluka, sakit,  berusia  lanjut  dan  sakit-sakitan.  Pasal 23  Konvensi  IV  Jenewa  mempersyaratkan bahwa  semua  Negara  harus  mengijinkan  masuknya  perlengkapan  medis  yang  ditujukan  bagi warga sipil, dan makanan serta pakaian bagi anak-anak.

Secara umum, anak-anak berhak atas penghormatan dan perlindungan khusus dari segala bentuk penyerangan yang brutal. Protokol Tambahan II dalam pasal 4 (3) menjelaskan hak-hak anak atas perawatan dan bantuan yang mereka perlukan, apakah karena usianya atau karena alasan lain.

Anak  yatim  (piatu)  dan  anak  yang  terpisah  dari  orangtuanya  harus  disediakan  perawatan  dan pendidikan.  Pihak-pihak  yang  berkonflik harus  mengambil  langkah-langkah  untuk  memfasilitasi penyatuan kembali keluarga yang  terpisahkan oleh konflik dan, pada khususnya, untuk menjaga identitas anak.

Komisi Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa Urusan

Pengungsi (UNHCR)  telah mengadopsi  paduan rinci mengenai perlakuan pengungsi anak–anak dan  pencari  suaka  anak-anak,  dan  menawarkan  bantuan  teknis  dan  materi  dalam  berurusan dengan masalah tersebut. Beberapa dari hak yang paling dasar dari pencari suaka dan pengungsi anak-anak adalah:

  • Hak pencari suaka anak-anak untuk hearing dengan mempertimbangkan usia dan keadaannya dan hak atas bantuan khusus untuk mengajukan permohonannya.
  • Hak  untuk  tidak  ditahan sementara  permohonannya  sedang  dipertimbangkan, kecuali  bila penahanan  dipandang sangat perlu, dan dalam  hal  apapun,  hak untuk tidak  ditahan dalam jangka waktu yang lama
  • Hak  anak-anak  yang  tidak  terdampingi  untuk  dilindungi  identitasnya  dan  untuk  disatukan kembali dengan keluarganya, bila memungkinkan.
  • Hak  untuk  dilindungi  dari  kekerasan  fi sik,  kekerasan  seksual  dan  eksploitasi  seksual, khususnya ketika tinggal di kamp pengungsi yang besar.

    Pos-pos Terbaru