HAKI di Indonesia

HAKI di Indonesia

HAKI di Indonesia

HAKI di Indonesia
HAKI di Indonesia

Kebutuhan negara Indonesia terhadap perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual akhirnya memaksa Indonesia untuk mengadopsi peraturan-peraturan terkait. Peraturan yang terkait dengan HAKI digunakan secara resmi oleh Indonesia sejak 1994 lalu. Peraturan tersebut terdapat pada Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 mengenai pengesahan Agreement Establishing the World Trade Organization atau pengesahan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia.

Tiga unsur penting yang menjadi bahasan dalam HAKI adalah kemampuan intelektual atau kemampuan berpikir manusia, kekayaan dan hak. Manusia menjadi unsur terpenting dalam hal ini. Tentu saja karena tidak ada sebuah karya jika tidak ada manusia yang berpikir.

Indonesia sebenarnya sudah lama mengenal istilah yang berkenaan dengan permasalahan hak intelektual manusia. Saat itu, HAKI dikenal dengan istilah HMI atau Hak Milik Intelektual. Pada perkembangannya, istilah HMI kembali mengalami perubahan nama sesuai dengan Keputusan Menteri Kehakiman menjadi HKI atau Hak Kekayaan Intelektual.

Berdasarkan ranah hukum, pelanggaran terhadap hak intelektual menjadi materi bahasan dalam hukum perdata. Hukum perdata yang berkaitan dengan kekayaan intelektual, meliputi hukum pribadi, hukum keluarga, dan hak waris. Pemerintah Indonesia pun telah mengatur permasalahan pelanggaran terhadap hak intelektual dalam beberapa undang-undang.

a. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta
b. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Hak Paten
c. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Hak Merek
d. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang
e. Undang-undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri
f. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2000 Tentang Desain Tata letak Sirkulasi, dan
g. Undang-undang Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Perlindungan Varietas Tanaman

Baca Juga :