Analisis kasus

Analisis kasus

            Bank Indonesia (BI) menyatakan telah menghentikan untuk sementara (suspend) penghimpunan nasabah baru di segmen prioritas Citibank Indonesia (Citi Indonesia), yaitu Citigold Wealth Management Banking (Citigold). Hal itu dilakukan sebagai sanksi administratif atas kasus pembobolan dana nasabah senilai Rp 17 miliar oleh seorang relationship manager (RM) bernama Melinda Dee (MD) alias Inong Malinda.

“Kami sudah melakukan berbagai tindakan untuk mengkaji masalah ini, termasuk mengenakan sanksi. Saat ini Citigold sudah di-suspend untuk penghimpunan nasabah baru. Namun nasabah lama dan transaksinya tetap berjalan,” kata Gubernur BI Darmin Nasution dalam Rapat Dengar Pendapat di Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di Jakarta, Rabu (6/4).

Vice President Customer Care Citi Indonesia Hotman Simbolon mengakui, pihaknya memang sudah menghentikan penghimpunan nasabah baru Citigold sesuai permintaan BI. Selain karena adanya praktek kolusi untuk membobol dana nasabah, sanksi tersebut juga diberikan atas kelalaian Citi Indonesia melakukan rotasi untuk karyawannya. Berdasarkan permintaan BI, bank harus melakukan rotasi secara berkala untuk menghindarkan potensi fraud.

“Memang kami tidak melakukan rotasi RM kami, karena sangat tidak mudah memindahkan portofolio nasabah dari RM satu ke RM lainnya. Selain itu, banyak nasabah yang ditangani MD tidak bersedia dipindahkan ke RM selain MD,” jelas Hotman.
Darmin mengatakan, suspend tersebut belum diketahui kapan akan dicabut, karena masih menunggu hasil review BI dan penyelidikan pihak Kepolisian. Jika ditemukan bukti-bukti lainnya yang semakin memberatkan, kata dia, sanksinya bisa berbeda dan bisa lebih berat. Sebagai contoh, pencabutan izin bisnis private banking/priority banking.

            BI juga telah memanggil Chief Country Officer Citi Indonesia Shariq Mukhtar dan pejabat-pejabat terkait. Selain itu, surat pembinaan atau teguran juga telah diberikan agar tidak kembali merugikan nasabah. Dalam surat itu, BI juga meminta Citi Indonesia melakukan perbaikan internal control, sekaligus meminta penghentian penghimpunan nasabah prioritas baru.

“Kasus di Citibank ini terjadi terutama karena tidak bekerjanya internal control. Supervisi oleh atasan juga tidak optimal. Mereka juga tidak mengimplementasikan rotasi karyawan secara berkala. Selain itu, dual control tidak dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan informasi yang baik kepada nasabah tidak berjalan,” papar Darmin.

            Deputi Gubernur BI S Budi Rochadi dan Deputi Gubernur BI Halim Alamsyah sama-sama menegaskan bahwa, jika terbukti melanggar ketentuan yang berlaku, manajemen Citi Indonesia bisa di-fit and proper test ulang. Namun Halim telah mengakui, terdapat prosedur yang dilompati dalam kasus transfer dana tersebut. Hal itu berarti terjadi penyalahgunaan wewenang oleh MD.

            Terkait pengawasan BI secara umum terhadap individu bank masing-masing, kata Darmin, salah satu potensi risiko yang perlu dicermati adalah operasional, terutama standard operational procedure(SOP), sumber daya manusia (SDM), dan sistem informasi. “Untuk pengawasan terhadapnya, terutama perilaku pegawai dan kelemahan SOP, secara berkala BI me-review hasil assesment terhadap laporan pihak audit internal bank maupun eksternal, yaitu kantor akuntan publik,” jelas Darmin.

Priority Banking Rawan

            Sebelumnya, Peneliti Eksekutif Direktorat Penelitian dan Pengaturan Perbankan (DPNP) BI Ahmad Berlian mengatakan, priority banking memang cukup rawan karena dalam segmen itu, nasabah menuntut kemudahan, sehingga menimbulkan peluang untuk berbuat kejahatan. Sebab itu, BI tengah melakukan kajian untuk menetapkan guidelines bagi segmen tersebut.

“Banyak hal yang harus disempurnakan, apakah membatasi jumlah RM, memberikan edukasi lebih banyak kepada nasabah, atau transparansi produk-produk yang ditawarkan. Setiap orang harus sadar apa yang dia beli dan bank wajib men-declare tingkat risikonya,” jelas Ahmad.

sumber :
https://www.makassartv.co.id/hotel-transylvania-2-apk/

Pengertian Rencana Pengembangan Sumber Daya Manusia

Pengertian Rencana Pengembangan Sumber Daya Manusia

Pegawai atau karyawan merupakan sumber daya yang dimiliki organisasi, dan harus dipekerjakan lsecara efektif, efesien, dan manusiawi. Agar kondisi tersebut dapat tercipta, maka organisasi  perlu membuat perencanaan SDM sebaik-baiknya sehingga dapat memenuhi kebutuhan SDM organisasi, baik jangka pendek, menengah maupun  jangka panjang. Dengan demikian, organisasi tidak akan mengalami kesulitan dalam memenuhi SDM yang dibutuhkan.

Perencanaan SDM merupakan kegiatan penentuabn jumlah dan ‘jenis SDM yang diperlukan oleh suatu organisasi untuk masa yang akan datang (Irawan, 2000). Oleh karena itu perencanaan SDM adalah serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan peramalan kebutuhan ltenaga kerja di masa datang pada suatu organisasi, meliputi penyediaan tenaga kerja baru dan penyalahgunaan yang sudah tersedia. Atau dengan kata lain menentukan gerakan SDM yang ada dari lposisi saat ini menuju posisi yang diinginkan di masa datang.[1]

Perencenaan SDM dapat juga diartikan sebagai suatu proses untuk menetapkan strategi memperoleh, memanfaatkan, mengembangkan dan mempertahankan tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan perusahan sekarang dan pengembangan di masa mendatang. Secara singkat perencanaan SDM merupakan proses analisis dan identifikasi kebutuhan untuk dan ketersediaan SDM dalam organisasi.

Berdasarkan dari beberapa pengertian tersebut, sedikitnya terdapat 4 kegiatan terpadu yang membentuk perencanaan SDM:

  1. Kegiatan penyediaan SDM (dengan rekruitmen, seleksi dan penempatan).
  2. Kegiatan memperkirakan supply dan demand SDM (Mutasi, promosi, pensiun, mengundurkan diri, PHK)
  3. Kegiatan meningkatkan mutu SDM (dengan siklat, training, pengembangan)
  4. Kegiatan evalusi kondisi SDM (dengan penilaian prestasi kerja)

Dalam hal ini, beberapa hal penting yang perlu dipahami oleh perencana SDM di sebuah organisasi adalah sebagai berikut: makna dan cakupan MSDM, metode perencanaan, analisis jabatan, perhitungan beban kerja, perhitungan angkatan kerja

sumber :
https://bengkelharga.com/seva-mobil-bekas/

Teori Kepemimpinan

Teori Kepemimpinan

Memahami teori-teori kepemimpinan sangat besar artinya untuk mengkaji sejauh mana kepemimpinan dalam suatu organisasi telah dapat dilaksanakan secara efektif serta menunjang kepada produktifitas organisasi secara keseluruhan. Dalam makalah ini akan dibahas tentang teorikepemimpinan. Seorang pemimpin harus mengerti tentang teori kepemimpinan agar nantinya mempunyai referensi dalam menjalankan sebuah organisasi.Beberapa teori tentang kepemimpinan antara lain :

2.2.1  Teori Kepemimpinan Sifat ( Trait Theory )

Analisis ilmiah tentang kepemimpinan berangkat dari pemusatan perhatian pemimpin itu sendiri. Teori sifat berkembang pertama kali di Yunani Kuno dan Romawi yang beranggapan bahwa pemimpin itu dilahirkan, bukan diciptakan yang kemudian teori ini dikenal dengan ”The Greatma Theory”. Dalam perkembanganya, teori ini mendapat pengaruh dari aliran perilaku pemikir psikologi yang berpandangan bahwa sifat – sifat kepemimpinan tidak seluruhnya dilahirkan akan tetapi juga dapat dicapai melalui pendidikan dan pengalaman. Sifat – sifat itu antara lain : sifat fisik, mental, dan kepribadian.

Keith Devis merumuskan 4 sifat umum yang berpengaruh terhadap keberhasilan kepemimpinan organisasi, antara lain :

  1. Kecerdasan

       Berdasarkan hasil penelitian, pemimpin yang mempunyai kecerdasan yang tinggi di atas kecerdasan rata – rata dari pengikutnya akan mempunyai kesempatan berhasil yang lebih tinggi pula. Karena pemimpin pada umumnya memiliki tingkat kecerdasan yang lebih tinggi dibandingkan dengan pengikutnya.

  1. Kedewasaan dan Keluasan Hubungan Sosial

       Umumnya di dalam melakukan interaksi sosial dengan lingkungan internal maupun eksternal, seorang pemimpin yang berhasil mempunyai emosi yang matang dan stabil. Hal ini membuat pemimpin tidak mudah panik dan goyah dalam mempertahankan pendirian yang diyakini kebenarannya.

  1. Motivasi Diri dan Dorongan Berprestasi

       Seorang pemimpin yang berhasil umumnya memiliki motivasi diri yang tinggi serta dorongan untuk berprestasi. Dorongan yang kuat ini kemudian tercermin pada kinerja yang optimal, efektif dan efisien.

  1. Sikap Hubungan Kemanusiaan

       Adanya pengakuan terhadap harga diri dan kehormatan sehingga para pengikutnya mampu berpihak kepadanya.

baca juga :

Serangan Brute-force

  1. Serangan Brute-force

Serangan brute-force adalah sebuah teknik serangan terhadap sebuah sistem keamanan komputer yang menggunakan percobaan terhadap semua kunci yang mungkin. Pendekatan ini pada awalnya merujuk pada sebuah program komputer yang mengandalkan kekuatan pemrosesan komputer dibandingkan kecerdasan manusia. Sebagai contoh, untuk menyelesaikan sebuah persamaan kuadrat seperti x²+7x-44=0, di mana x adalah sebuah integer, dengan menggunakan teknik serangan brute-force, penggunanya hanya dituntut untuk membuat program yang mencoba semua nilai integer yang mungkin untuk persamaan tersebut hingga nilai x sebagai jawabannya muncul. Istilah brute force sendiri dipopulerkan oleh Kenneth Thompson, dengan mottonya: “When in doubt, use brute-force” (jika ragu, gunakan brute-force). Teknik yang paling banyak digunakan untuk memecahkan password, kunci, kode atau kombinasi. Cara kerja metode ini sangat sederhana yaitu mencoba semua kombinasi yang mungkin. Sebuah password dapat dibongkar dengan menggunakan program yang disebut sebagai password cracker. Program password cracker adalah program yang mencoba membuka sebuah password yang telah terenkripsi dengan menggunakan sebuah algoritma tertentu dengan cara mencoba semua kemungkinan. Teknik ini sangatlah sederhana, tapi efektivitasnya luar biasa, dan tidak ada satu pun sistem yang aman dari serangan ini, meski teknik ini memakan waktu yang sangat lama, khususnya untuk password yang rumit.

  1. Sniffing

Pembacaan data yang bukan tujuannya ini dikenal sebagai sniff. Program Sniffer yang digunakan adalah Network Monitor dari Distinct Corporation. Program ini merupakan versi trial yang berumur 10 hari. Di dalam komunikasi TCP/IP atau yang menggunakan model komunikasi 7 layer OSI, sebuah komputer akan mengirim data dengan alamat komputer tujuan. Pada sebuah LAN dengan topologi bus atau star dengan menggunakan hub yang tidak dapat melakukan switch (hub tersebut melakukan broadcast), setiap komputer dalam jaringan tersebut menerima data tersebut. Standarnya hanya komputer dengan alamat yang bersesuaian dengan alamat tujuanlah yang akan mengambil data tersebut. Tetapi pada saat snif, komputer dengan alamat bukan alamat tujuan tetap mengambil data tersebut. Dengan adanya sniffer ini, maka usaha untuk melakukan kriptografi dalam database (dalam hal ini login user dan password) akan sia-sia saja.

  1. Spoofing

Teknik Spoofing adalah pemalsuan alamat IP attacker sehingga sasaran menganggap alamat IP attacker adalah alamat IP dari host di dalam network bukan dari luar network. Misalkan attacker mempunyai IP address 66.25.xx.xx ketika attacker melakukan serangan jenis ini maka network yang diserang akan menganggap IP attacker adalah bagian dari network-nya misal 192.xx.xx.x.

sumber :
https://www.caramudahbelajarbahasainggris.net/seva-mobil-bekas/

Prasangka terhadap Hal-hal yang baru atau asing

Prasangka terhadap Hal-hal yang baru atau asing

Rasa curiga terhadap hal-hal baru yang datang dari luar dapat menghambat terjadinya perubahan sosial dalam masyarakat. Sikap ini bisa dijumpai dalam masyarakat yang pernah dijajah oleh bangsa-bangsa barat. Akibatnya, semua unsur-unsur baru yang berasal dari bangsa barat selalu dicurigai dan sulit mereka terima.

  1. Adat atau kebiasaan

       Unsur-unsur baru dianggap oleh sebagian masyarakat dapat merusak adat atau kebiasaan yang telah mereka anut sejak lama. Mereka khawatir adat atau kebiasaan yang dianut menjadi punah jika mereka menerima unsur-unsur baru bahkan dapat merusak tatanan atau kelembagaan sosial yang meraka bangun dalam masyarakatnya.

  1. Ketergantungan (depedence).

Ketergantungan suatu komunitas terhadap orang lain (misalnya terhadap pendamping sosial) menyebabkan proses “pemandirian” masyarakat membutuhkan waktu yang cenderung lebih lama.

  1. Superego

Superego yang terlalu kuat dalam diri seseorang cenderung membuat ia tidak mau atau sulit menerima perubahan atau pembaharuan. Dorongan superego yang berlebihan dapat menimbulkan kepatuhan yang berlebihan pula.

  1. Rasa tidak percaya diri (self distrust)

Rasa tidak percaya diri membuat seseorang tidak yakin dengan kemampuannya sehingga sulit untuk menggali dan memunculkan potensi yang ada pada dirinya. Hal ini membuat orang menjadi sulit berkembang karena ia sendiri tidak mau berkembang sesuai dengan potensi yang dimilikinya.

sumber :

https://www.disdikbud.lampungprov.go.id/projec2014/seva-mobil-bekas/

Tahapan Penyusunan, Pelaksanaan, dan Pertanggungjawaban APBN

Tahapan Penyusunan, Pelaksanaan, dan Pertanggungjawaban APBN

  1. Penyusuanan APBN

Pemerintah mengajukan Rancangan APBN dalam bentuk RUU tentang APBN kepada DPR. Setelah melalui pembahasan, DPR menetapkan Undang-Undang tentang APBN selambat-lambatnya 2 bulan sebelum tahun anggaran dilaksanakan.

  1. Pelaksanaan APBN

Setelah APBN ditetapkan dengan Undang-Undang, pelaksanaan APBN dituangkan lebih lanjut dengan Peraturan Presiden.

  1. Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN

Selambatnya 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir, Presiden menyampaikan RUU tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN kepada DPR berupa Laporan Keungan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keungan.

  1. Sumber penerimaan APBN

Penerimaan APBN diperoleh dari berbagai sumber yaitu :

  1. Penerimaan pajak yang meliputi

ü   Pajak Penghasilan (PPh)

ü   Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

ü   Pajak Bumi dan Bangunan(PBB)

ü   Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) & Cukai

  1. Pajak lainnya seperti Pajak Perdagangan (bea masuk dan pajak/pungutan ekspor)
  2. a)Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
  3. b)Penerimaan dari sumber daya alam
  4. c)Setoran laba BUMN
  5. d)Penerimaan bukan pajak lainnya
  6. Landasan Hukum APBN
  • UUD 1945 pasal  23 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
  • Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

sumber :

Pos-pos Terbaru

 

Nilai-Nilai Dasar Hukum

Nilai-Nilai Dasar Hukum

Berdasarkan anggapan tersebut di atas maka hukum tidak dapat kita tekankan pada suatu nilai tertentu saja, tetapi harus berisikan berbagai nilai, misalnya kita tidak dapat menilai sahnya suatu hukum dari sudut peraturannya atau kepastian hukumnya, tetapi juga harus memperhatikan nilai-nilai yang lain.

Radbruch mengatakan bahwa hukum itu harus memenuhi berbagai karya disebut sebagai nilai dasar dari hukum. Nilai dasar hukum tersebut adalah: keadilan, kegunaan dan kepastian hukum. Sekalipun ketiga-tiganya itu merupakan nilai dasar dari hukum, namun di antara mereka terdapat suatu Spannungsverhaltnis (ketegangan), oleh karena di antara ketiga nilai dasar hukum tersebut masing-masing mempunyai tuntutan yang berbeda satu sama lainnya, sehingga ketiganya mempunyai potensi untuk saling bertentangan

Seandainya kita lebih cenderung berpegang pada nilai kepastian hukum atau dari sudut peraturannya, maka sebagai nilai ia segera menggeser nilai-nilai keadilan dan kegunaan. Karena yang penting pada nilai kepastian itu adalah peraturan itu sendiri. Tentang apakah peraturan itu telah memenuhi rasa keadilan dan berguna bagi masyarakat adalah di luar pengutamaan nilai kepastian hukum. Begitu juga jika kita lebih cenderung berpegang kepada nilai kegunaan saja, maka sebagai nilai ia akan menggeser nilai kepastian hukum maupun nilai keadilan, karena yang penting bagi nilai kegunaan adalah kenyataan apakah hukum tersebut bermanfaat atau berguna bagi masyarakat. Demikian juga halnya jika kita hanya berpegang pada nilai keadilan saja, maka sebagai nilai ia akan menggeser nilai kepastian dan kegunaan, karena nilai keadilan tersebut tidak terikat kepada kepastian hukum ataupun nilai kegunaan, disebabkan oleh karena sesuatu yang dirasakan adil belum tentu sesuai dengan nilai kegunaan dan kepastian hukum. Dengan demikian kita harus dapat membuat kesebandingan di antara ketiga nilai itu atau dapat mengusahakan adanya kompromi secara proporsional serasi, seimbang dan selaras antara ketiga nilai tersebut.

Dalam menyesuaikan peraturan hukum dengan peristiwa konkrit atau kenyataan yang berlaku dalam masyarakat (Werkelijkheid), bukanlah merupakan hal yang mudah, karena hal ini melibatkan ketiga nilai dari hukum itu. Oleh karena itu dalam praktek tidak selalu mudah untuk mengusahakan kesebandingan antara ketiga nilai tersebut. Keadaan yang demikian ini akan memberikan pengaruh tersendiri terhadap efektivitas bekerjanya peraturan hukum dalam masyarakat. Misalnya; seorang pemilik rumah menggugat penyewa rumah ke pengadilan, karena waktu perjanjian sewa-menyewa telah lewat atau telah berakhir sesuai dengan waktu yang diperjanjikan. Tetapi penyewa belum dapat mengosongkan rumah tersebut karena alasan belum mendapatkan rumah sewa yang lain sebagai tempat penampungannya. Ditinjau dari sudut kepastian hukum, penyewa harus mengosongkan rumah tersebut karena waktu perjanjian sewa telah lewat sebagaimana yang telah diperjanjikan.

Apakah hal ini, dirasakan adil kalau si penyewa pada saat itu belum ada rumah lain untuk menampungnya? Dalam hal ini, hakim dapat memutuskan: memberi kelonggaran misalnya selama waktu enam bulan kepada penyewa untuk mengosongkan rumah tersebut. Ini merupakan kompromi atau kesebandingan antara nilai kepastian hukum dengan nilai keadilan, begitu juga nilai manfaat atau kegunaan terasa juga bagi si penyewa yang harus mengosongkan rumah tersebut.

Adalah lazim bahwa kita melihat efektifitas bekerjanya hukum itu dari sudut peraturan hukumnya, sehingga ukuran-ukuran untuk menilai tingkah dan hubungan hukum antara para pihak yang mengadakan perjanjian itu, didasarkan kepada peraturan hukumnya. Tetapi sebagaimana dicontohkan di atas, jika nilai kepastian hukum itu terlalu dipertahankan, maka ia akan menggeser nilai keadilan.

Sebagaimana diketahui undang-undang itu, tidak selamanya sempurna dan tidak mungkin undang-undang itu dapat mengatur segala kebutuhan hukum dalam masyarakat secara tuntas. Adakalanya undang-undang itu tidak lengkap dan adakalanya undang-undang itu tidak ada ataupun  tidak sempurna. Keadaan ini tentunya menyulitkan bagi hakim untuk mengadili perkara yang dihadapinya. Namun, dalam menjalankan fungsinya untuk menegakkan keadilan, maka hakim tentunya tidak dapat membiarkan perkara tersebut terbengkalai atau tidak diselesaikan sama sekali.

  1. Penegakkan Hukum dan Rasa Keadilan

Konflik antar lembaga penegak hukum mencapai klimaksnya dan menyeret perhatian bahkan keterlibatan banyak pihak sampai ke tingkat kresesidenan. Hal ini justeru terjadi saat kita bertekad untuk menuntaskan kasus-kasus korupsi yang dianggap sebagai kejahatan yang harus diberantas dengan serius. Tekad pemberantasan korupsi sendiri telah menjadi salah satu agenda reformasi yang dirumuskan dalam pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Lembaga kepolisian dan KPK terkesan adu kuat dalam hal ini. Sebagaimana kita tangkap dalam perumpamaan cicak melawan buaya sepertiu yang disebutkan oleh pejabat tinggi di Mabes Polri sendiri.

sumber :

https://avenuedjazz.com/vikings-apk/

 Hukum Sebagai Suatu Sistem

 Hukum Sebagai Suatu Sistem

Sistem hukum tidak hanya mengacu pada aturan (codes of rules) dan peraturan (regulations), namun mencakup bidang yang luas, meliputi struktur, lembaga dan proses (procedure) yang mengisinya serta terkait dengan hukum yang hidup dalam masyarakat (living law) dan budaya hukum (legal structure).

Menurut Lawrence Friedman, unsur-unsur sistem hukum itu terdiri dari struktur hukum (legal structure), substansi hukum (legal substance) dan budaya hukum (legal culture).

Struktur hukum meliputi badan eksekutif, legislatif dan yudikatif serta lembaga-lembaga terkait, seperti Kejaksaan, Kepolisian, Pengadilan, Komisi Judisial, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan lain-lain. Sedangkan substansi hukum adalah mengenai norma, peraturan maupun undang-undang.

Budaya hukum adalah meliputi pandangan, kebiasaan maupun perilaku dari masyarakat mengenai pemikiran nilai-nilai dan pengharapan dari sistim hukum yang berlaku, dengan perkataan lain, budaya hukum itu adalah iklim dari pemikiran sosial tentang bagaimana hukum itu diaplikasikan, dilanggar atau dilaksanakan.

Tanpa budaya hukum sistem hukum itu sendiri tidak akan berdaya, seperti ikan mati yang terkapar di keranjang, bukan seperti ikan hidup yang berenang di lautnya (without legal culture, the legal system is inert, a dead fish lying in a basket, not a living fish swimming in its sea). Setiap masyarakat, negara dan komunitas mempunyai budaya hukum. Selalu ada sikap dan pendapat mengenai hukum. Hal ini tidak berarti bahwa setiap orang dalam satu komunitas memberikan pemikiran yang sama.

Hukum adalah kontrol sosial dari pemerintah (law is governmental social control), sebagai aturan dan proses sosial yang mencoba mendorong perilaku, baik yang berguna atau mencegah perilaku yang buruk. Di sisi lain kontrol sosial adalah jaringan atau aturan dan proses yang menyeluruh yang membawa akibat hukum terhadap perilaku tertentu, misalnya aturan umum perbuatan melawan hukum. Tidak ada cara lain untuk memahami sistem hukum selain melihat perilaku hukum yang dipengaruhi oleh aturan keputusan pemerintah atau undang-undang yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Jika seseorang berperilaku secara khusus adalah karena diperintahkan hukum atau karena tindakan pemerintah atau pejabat lainnya atau dalam sistem hukum.

Tetapi kita juga membutuhkan kontrol sosial terhadap pemerintah, karena tidak dapat kita pungkiri, bahwa tiada kuda tanpa kekang. Begitu juga tiada penguasa dan aparaturnya yang bebas dari kontrol sosial. Semua tahu ada orang yang berwenang menyalahgunakan jabatannya, praktek suap dan KKN sering terjadi dalam tirani birokrat. Maka untuk memperbaiki harus ada kontrol yang dibangun dalam sistim. Dengan kata lain, hukum mempunyai tugas jauh mengawasi penguasa itu sendiri, kontrol yang dilakukan terhadap pengontrol. Pemikiran ini berada di balik pengawasan dan keseimbangan (check and balance) dan di balik Peradilan Tata Usaha Negara, Inspektur Jenderal, Auditur dan lembaga-lembaga seperti, KPK, Komisi Judisial. Kesemuanya ini harus mempunyai komitmen yang tinggi untuk memberantas segala bentuk penyalahgunaan wewenang dari pihak penguasa.

Hukum akan menjadi berarti apabila perilaku manusia dipengaruhi oleh hukum dan apabila masyarakat menggunakan hukum menuruti perilakunya, sedangkan di lain pihak efektivitas hukum berkaitan erat dengan masalah kepatuhan hukum sebagai norma. Hal ini berbeda dengan kebijakan dasar yang relatif netral dan bergantung pada nilai universal dari tujuan dan alasan pembentukan undang-undang.

Kepastian hukum dapat kita lihat dari dua sudut, yaitu kepastian dalam hukum itu sendiri dan kepastian karena hukum. “Kepastian dalam hukum” dimaksudkan bahwa setiap norma hukum itu harus dapat dirumuskan dengan kalimat-kalimat di dalamnya tidak mengandung penafsiran yang berbeda-beda. Akibatnya akan membawa perilaku patuh atau tidak patuh terhadap hukum. Dalam praktek banyak timbul peristiwa-peristiwa hukum, di mana ketika dihadapkan dengan substansi norma hukum yang mengaturnya, kadangkala tidak jelas atau kurang sempurna sehingga timbul penafsiran yang berbeda-beda yang akibatnya akan membawa kepada ketidakpastian hukum.

Sedangkan “kepastian karena hukum” dimaksudkan, bahwa karena hukum itu sendirilah adanya kepastian, misalnya hukum menentukan adanya lembaga daluarsa, dengan lewat waktu seseorang akan mendapatkan hak atau kehilangan hak. Berarti hukum dapat menjamin adanya kepastian bagi seseorang dengan lembaga daluarsa akan mendapatkan sesuatu hak tertentu atau akan kehilangan sesuatu hak tertentu.

Hukum tidak identik dengan undang-undang, jika hukum diidentikkan dengan perundang-undangan, maka salah satu akibatnya dapat dirasakan, adalah kalau ada bidang kehidupan yang belum diatur dalam perundang-undangan, maka dikatakan hukum tertinggal oleh perkembangan masyarakat. Demikian juga kepastian hukum tidak identik dengan dengan kepastian undang-undang. Apabila kepastian hukum diidentikkan dengan kepastian undang-undang, maka dalam proses penegakan hukum dilakukan tanpa memperhatikan kenyataan hukum (Werkelijkheid) yang berlaku.

Para penegak hukum yang hanya bertitik tolak dari substansi norma hukum formil yang ada dalam undang-undang (law in book’s), akan cenderung mencederai rasa keadilan masyarakat. Seyogyanya penekanannya di sini, harus juga bertitik tolak pada hukum yang hidup (living law). Lebih jauh para penegak hukum harus memperhatikan budaya hukum (legal culture), untuk memahami sikap, kepercayaan, nilai dan harapan serta pemikiran masyarakat terhadap hukum dalam sistim hukum yang berlaku.

  1. Penegakan Hukum

Penegakan hukum pada prinsipnya harus dapat memberi manfaat atau berdaya guna (utility) bagi masyarakat, namun di samping itu masyarakat juga mengharapkan adanya penegakan hukum untuk mencapai suatu keadilan. Kendatipun demikian tidak dapat kita pungkiri, bahwa apa yang dianggap berguna (secara sosiologis) belum tentu adil, begitu juga sebaliknya apa yang dirasakan adil (secara filosopis), belum tentu berguna bagi masyarakat.

sumber :

https://www.aboelwen.com/lost-artifacts-apk/

Pendidikan islam di masa Muawiyyah,Abbasiyahdan kekholifahan selanjutnya (661-1250 M)

Pendidikan islam di masa Muawiyyah,Abbasiyahdan kekholifahan selanjutnya (661-1250 M)

Dengan berakhirnya masa Khulafaur Rosyidin mulailah kekuasaan bani Umayyah. Adapun kemajuan peendidikan dan peradaban Abasiyyah mencapai kemajuan terutama pada kholifah Al-Mahdi (775-785 M) dan puncak kejayaan terutama pada masa kholifah Al-Mahdi dan puncak popularitasnya baru setelah pemerintah Harun Al-Rosyid (785-809 M) dan di teruskan putranya Al-Makmun(813-833 M).

Pada masa Muawiyyah ini (dinasti bani umayyah) Abdul Malik merubah administrasi dan bahasa yunani dan bahasa pahlawan ke bahasa arab. Pada masa tahun 659 M beliau juga merubah mata uang bizaintum dan Persia seperti dinar dan dirham dengan memakai kata-kata dan tulisan arab dinar dibuat daru emas dan dirham dari perak dan di zaman inilah di mulai adanya ilmu tafsir, Hadist, Feqih, dan ilmu kalam, Yang menjadi pusat dari kegiatan-kegiatan ilmiah ini adalah kuffah dan basroh di Iraq.

Diantara monument terbaik yang di tinggalkan zaman ini untuk generasi-generasi selanjutnya adalah kbah Al-Sakhr (dome of the rock)juga di al quds,Masjid cardova juga di zaman inilah di bangun dan pada tahun 750 M kekuasaan mereka menurun sehingga akhirnya di patahkan oleh bani abbas.

Dimasa bani Abbas inilah ilmu pengetahuan dan filsafat yunani memuncak terutama di zaman Harun Al-Rasyid dan Al-Ma’mun. buku tersebut didatangkan dari Bizantium, yang kemudian di terjemahkan ke dalam bahasa Arab, kegiatan ini berlangsung kira-kira satu abad. Adapun Bait Al-Hikmah adalah merupakan tempat pusat penterjemah dan juga akademi yang mempunyai perpustakaan yang didirikan oleh Al-Ma’mun.

Dimasa ini pulalah buat pertama kalinya dalam sejarah terjadi kontak antara islam dengan kebudayaan barat/ yunani klasik yang terdapat di mesir, Syiria, Mesopotamia dan Persia. Sebagaimana yang di tekungkan dalam ayat-ayat al-qur’an yang dimana menganjurkan umat islam supaya menghargai kekuatan akal yang dianugrahkan allah pada manusia. Dan dari nabi Muhammad SAW supaya umat islam senantiasa mencari ilmu pengetahuan, Maka kontak dengan kebudayaan barat itu membawa asa yang gilang-gemilang bagi islam.

Adapun perguruan tinggi yang di dirikan di zaman ini di antaranya adalah Al-Hikmah di Baghdad dan Al-Azhar Kairo, yang hingga kini masi harum namanya sebagai Universitas Islam yang tertinggi di seluruh dunia.

Al-Ma’mun adalah Kholifah yang banyak jasanya dalam penerjemahan. Ilmuan muslim ini membaca karya yunani sebagai motivasi untuk menggunakan logika dalam membahas ajaran islam dan mengembangkan serta menemukan berbagai macam ilmu pengetahuan yang baru. Untuk dialektika (cara berfikir yang sesuai dengan kenyataan) dari Socrates, idealism ploto dan logika Aristoteles tersebut termasuk berpengaruh terhadap beberapa aliran dalam islam seperti Qodariyah, As-Sya’riyah, Mu’tazillah.

Melalui orang-orang kreatif seperti Al-Kindy, Al-Rozy, Al-Faraby, Ibnu Sina, AL-Ghozali, Ibnu Khaldun, Ibnu Thufair, Dll. Pengetahuan islam telah melakukan investigasi dalam ilmu kedokteran, teknologi, matematika, geografi dan bahkan sejarah.

  1. Pendidikan Islam Dalam Periode Pertengahan (1250-1800 M)

Islam pada priode pertengahan dapat di bagi menjadi dua, yaitu :

  1. Zaman kemunduran.

Zaman ini berlangsung sekitan 250 tahun. Kemuduran ini di awali dengan hancurnya Baghdad oleh Hulaqohan. Dia membunuh semua keluarga kholifah, tetapi untunglah salah seorang anak kholifah abbasiyah bisa melarikan diri ke masir, lalu dia diangkat oleh sultan Mamluk menjadi kholifah yang berkedudukan di kota Kairo.

Dengan demikian ibu kota alam islam berpindh ke Kairo, Mesir, begitu juga pusat pendidikan pengajaran ke kairo, ke Al-Jami’ Al-Azhar, system pengajaran saat itu ialah dengan menghafal matan-matan seperti matan Alfiyah, Matan Taqrib dan lain-lain, kemudian barulah mereka menghafal syarahnya.

  1. Zaman tiga kerajaan besar

Tiga kerajaan besar yang dimaksudkan adalah kerajaan Usmani di Turki (1290-1924 M), kerajaan safawi di Persia (1501-1736 M), dan kerajaan Maghon di india (1526-1858).

Pada masa kejaan Usmani pendidikan mengalami kemunduran. Kali ini di karenakan banyak ulama’ dan guru-guru yang hanya mempelajari kaidah-kaidah ilmu agama dan bahasa arab, serta sedikit mempelajari ilmu berhitung dan ilmu miqat. Mereka tidak terpengaruh oleh pergerakan ilmiah di eropa. Demikianlah keadaan pendidikan pada masa kerajaan Usman sampai jatuhnya sultan yang terakhir.

bca juga :

AKHLAK PERGAULAN REMAJA

AKHLAK PERGAULAN REMAJA

  1.  Perilaku Terpuji dalam Pergaulan Remaja

Remaja adalah kelompok dari manusia yang baru tumbuh dari masa kanak-kanak kemasa dewasa, yaitu antara usia 13-19 tahun.  Sebelum masa remaja , seorang anak akan melewati masa peralihan (adolesen) yaitu antara usia 9- 13 tahun, yang dikenal sebagai masa pubertas. Dalam masa ini seorang anak memiliki dorongan kuat untuk mengaktualisasikan diri menurut jenis kelamin untuk mendapatkan pengakuan sebagai penegasan identitas diri baik dari segi ϐisik maupun biologis. Masa remaja adalah masa yang labil bagi anak.

  1. Perilaku terpuji dalam pergaulan remaja
  2. Persaudaraan (ukhuwah)

Dalam rangka menjaga kesucian pergaulan remaja agar terhindar dari perbuatan zina, islam telah membuat batasan-batasan sebagai berikut :

1)        Laki-laki tidak boleh berdua-duaan dengan perempuan yang bukan mahramnya. 99 Akidah Akhlak Kurikulum 2013

2)        Laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim tidak boleh bersentuhan secara fisik.

  1. Mengembangkan wawasan keilmuan
  2. Menghormati dan menghargai (tasamuh)
  3. Nilai positif perilaku terpuji dalam pergaulan remaja
  4. Menumbuhkan sikap arif dan bijaksana
  5. Menumbuhkan sikap disiplin diri
  6. Menumbuhkan sikap mandiri
  7. Menumbuhkan sikap tanggungjawab
  8. Membiasakan perilaku terpuji dalam pergaulan remaja
  9. Menutup Aurat
  10. Mengajak untuk berbuat kebaikan
  11. Mengisi waktu luang dengan kegiatan yang bermanfaat
  12. Menghormati orang yang lebih tua dan menyayangi yang lebih muda
  13. Bersikap santun dan tidak sombong

baca juga :