Teknik-Teknik Penyelenggaraan Hubungan Lembaga Pendidikan dan Masyarakat

Teknik-Teknik Penyelenggaraan Hubungan Lembaga Pendidikan dan Masyarakat

Teknik-Teknik Penyelenggaraan Hubungan Lembaga Pendidikan dan Masyarakat

Teknik-Teknik Penyelenggaraan Hubungan Lembaga Pendidikan dan Masyarakat

Terdapat banyak teknik atau metode yang bisa digunakan sekolah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah. Penerapan metode yang berhasil harus memerhatikan komitmen masyarakat terhadap pendidikan. Masyarakat perlu diberikan dorongan agar dapat menghasilkan pendidikan yang berkualitas. Langkah awal agar masyarakat merasakan perlunya pendidikan yang berkualitas, perlu diterapkannya pendekatan budaya, yaitu diupayakan masyarakat mengetahui dan mengenal pendidikan, meyakini manfaat pendidikan, dan percaya terhadap mutu pendidikan.

Masyarakat dengan proses ini diharapkan akan sadar dan paham bahwa pendidikan mutlak diperlukan dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat itu


sendiri. Menurut Hymes dalam Indrafachrudi dalam Benty dan Gunawan (2015:89) menyatakan bahwa teknik penyelenggaraan hubungan antara lembaga pendidikan dan masyarakat dapat dikelompokkan menjadi empat, yaitu:

  1. Teknik Pertemuan Kelompok (Group Meeting)

Pada teknik ini dapat berupa diskusi, seminar, lokakarya, sarasehan, rapat. Pada pertemuan kelompok orang-orang yang dilibatkan adalah guru, staf tata usaha, tokoh masyarakat, staf dari instansi yang terkait dnegan penyelenggaraan program pendidikan, pengguna lulusan, guru/dosen dari lembaga pendidikan lain, dokter dan sebagainya. Ragam unsur yang dilibatkan di dalam kegiatan ini tergantung dari tema yang sedang dibahas. Tema yang dibahas berkaitan dengan kesehatan, penanggulangan kenakalan remaja, peningkatan kemampuan staf sekolah, peningkatan kemampuan siswa, pengembangan sarana dan prasarana sekolah, optimalisasi perlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan dan juga dikembangkan tema yang menarik sesuai kondisi yang ada.

Misal tema yang diambil tentang bahaya narkoba dan upaya menangani penyalahgunaanny di kalangan remaja, maka tokoh yang dpaat diundang dalam kegiatan ini adalah para pemerhati kesehatan remaja, dokter, oknum korban narkoba, orangtua siswa, dan siswa sekolah yang bersangkutan. Melalui cara ini masing-masing pihak dapat mengemukakan pendapatnya, menceritakan pengalamannya, sehingga siswa-siswi tidak menjadi pengguna narkoba, siswa tidak mendekati kehidupan yang mengarah kepada penyalahgunaan narkoba. Para siswa diharapkan akan terhindar dari kehidupan yang menyesatkan bagi masa depannya.

sumber :

American Monster vs Stickman Sniper Modern Combat v1.1.2 Apk

 

Batas Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Batas Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Berdasarkan UU No. 6 tahun 1996 tentang Perairan Indonesia, negara Indonesia merupakan negara kepulauan. Wilayah NKRI meliputi daratan, lautan, dan udara.

  1. Wilayah daratan

Daerah di permukaan bumi dlm batas-batas tertentu dan di dalam tanah permukaan bumi. Untuk menentukan batas wilayah daratan buasanya dilakukan dengan negara-negara yang berbatasan daratan.

  1. Wilayah perairan

Meliputi laut teritorial Indonesia, perairan kepulauan, dan perairan pedalaman. Laut teritorial Indonesia adalah jalur laut selebar 12 mil laut yg diukur dari garis pangkal kepulauan Indonesia. Perairan kepulauan ialah semua perairan yg terletak pada sisi dalam garis pangkal lurus kepulauan tanpa memperhatikan kedalaman atau jaraknya dr pantai. Perairan pedalaman ialah semua perairan yg terletak pd sisi darat dr garis air rendah dari pantai Indonesia.

  1. Wilayah udara

Wilayah yg berada di atas wilayah daratan dan lautan negara itu. Kedaulatan negara thd wilayah udara terdapat beberapa teori;

  1. Teori udara bebas

Kebebasan udara tanpa batas dpt dipergunakan siapapun

  1. Kebebasan ruang terbatas, terbagi dua.

1)      Negara kolong berhak mengambil tindakan tertentu utk memelihara keamanan dan

keselamatan.

2)   Negara kolong hanya berhak terhadap suatu wilayah tertentu.[12]

Unsur Wilayah Nusantara

Unsur Wawasan Nusantara mengandung/terdiri dari 3 (tiga) unsur dasar, yaitu wadah (contour), isi (content), dan tata laku (conduct). Ketiga unsur dasar tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut

  1. wadah (contour), wadahnya meliputi seluruh wilayah Indonesia yangg memiliki sifat serba nusantara dengan kekayaan alam dan penduduk serta aneka ragam budaya.
  2. isi (content), adalah aspirasi bangsa yg berkembang di masyarakat dan cita-cita serta tujuan nasional yg terdapat dalam pembukaan UUD 45’.
  3. tata laku (conduct), merupakan hasil interaksi antara wadah dan isi yang terdiri tata laku batiniah dan lahiriah.[13]

Tujuan Wawasan Nusantara

Tujuan wawasan nusantara terdiri atas dua hal;

  1. Ke dalam, yaitu menjamin perwujudan persatuan kesatuan segenap aspek kehidupan nasional.
  2. Ke luar, yaitu terjaminnya kepentingan nasional dlm dunia yg serba berubah dan ikut melaksanakan ketertiban dunia.

Manfaat wawasan nusantara

  1. Diterimanya konsepsi nusantara di forum internasional
  2. Pertambahan luas wilayah teritorial Indonesia.
  3. Pertambahan luas wilayah sbg ruang hidup yang memberikan potensi sumber daya yang besar
  4. Penerapan wawasan nusantara menghasilkan cara pandang tentang keutuhan wilayah nusantara
  5. Wawasan nusantara menjadi salah satu sarana integrasi nasional.[14]

baca juga :

 Pemilihan Umum 1999

 Pemilihan Umum 1999

Untuk melaksanakan pemilihan umum sebagamana yang diamanatkan dalam ketetapan MPR, Presiden  Habibie menetapkan tanggal 7 Juni 1999 sebagai waktu pelaksanaannya. Untuk itu maka

Di cabutlah lima paket undang-undang tentang politik. Yaitu undang-undang tentang pemilu, susunan, kedudukan dan wewenag DPR/MPR, prtai politik dan Golkar, referendum serta organisasi masa.

Sebagai gantinya, DPR berhasil menetapkan tiga undang-undang politik baru. Ketiga undang-undang yang diratifikasi pada 1 Februari 1999 yang di tanda tangani Habibie itu adalah undang-undang partai politik, pemilihan umum dan susunan serta kedudukan MPR, DPR  dan DPRD.

Larangan undang-undang politik tersebut menggairahkan kehdupan politik di Indonesia. Hal itu memicu munculnya prtai-prtai politik yang jumlahnya cukup banyak. Tidak kurang dari 112 partai politik lahir. Dari sekian banyak itu, hanya 48 partai yang berhak mengikuti pemilihan umum.

Kampanye pemilu yang diikuti oleh 48 partai di gelar di seluruh wilayah Indonesia, dengan pengaturan jadwal pencetakan suara, KPU kembali melakukan pengunduran agenda. Pengunduran agenda di sebabkan oleh kondisi lapangan yang tidak memungkinkan terlaksananya pengajuan calon anggota DPR, DPRD I, DPRD II secara cepat. Factor utamanya karena kendala transportasi daerah daera terpencl di Indonesia.

Pelaksanaan pemilihan umum di perkirakan rusuh, ternyata tidak menjadi kenyataan. Selama pemungutan suara berlangsung yaitu pada 7 Juni 1999 kondisi Indonesia relatife aman. Pemungutan suara berakhir, KUP kembali melakukan pengunduran jadwal penghitungan akhir.

Setelah dilakukan penghitungan akhir oleh KPU muncullah lima partai yang memperoleh suara terbanyak yaitu:

1)      PDI perjuangan

2)      Partai Golkar

3)      PKB (Partai Kebangkitan Bangsa)

4)      PPP (Partai Persatuaan Pembangunan)

5)      PAN (Partai Amanat Nasional)

Sidang Umum MPR Hasil Pemilihan Umum 1999

Setelah KPU berhasil menetapkan jumlah anggota DPR dan MPR berdasarkan hasil pemilu tahun 1999, serta berhasil menetapkan jumlah wakil-wakil Utusan Golongan dan Utusan Daerah maka MPR segera melaksanakan sidang. Sidang Umum MPR tahun 1999 diselenggarakan mulai tanggal 1 sampai dengan tanggal 21 Oktober 1999. Dalam sidang umum ini berhasil mengukuhkan Amien Rais sebagai ketua MPR dan Akbar Tanjung sebagi ketua DPR.

Dalam Sidang Paripurna MPR XII tanggal 19 Oktober 1999, MPR menolak pidato pertanggungjawaban dari Presiden Habibie melalui mekanisme voting dengan 355 suara menolak, 322 menerima, 9 abstein dan 4 suara tidak sah. Penolakan pidato pertanggungjawaban Presiden Habibie tersebut menutup peluang dari Habibie untuk maju ke bursa pemilihan presiden di sidang umum MPR.

Setelah pidato pertanggungjawaban Habibie ditolak, kemudian muncul tiga nama calon Presiden yang diajukan oleh fraksi-fraksi di MPR, yaitu Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Megawati Soekarnoputri dan Yusril Ihza Mahendra. Namun di saat detik-detik menjelang dilaksanakan pemilihan Presiden melalui voting, Yusril Ihza Mahendra menyatakan mundur dari bursa pencalonan Presiden. Oleh karena itu tinggal dua calon presiden yang maju yaitu Megawati Soekarnoputri dan Abdurrahman Wahid. Mengingat tidak ada partai yang menang secara mutlak maka pemilihan presiden menjadi seru dan berlangsung panas.

baca juga :

Refomasi di Bidang  Hukum

Refomasi di Bidang  Hukum

Refomasi di Bidang  Hukum

Refomasi di Bidang  Hukum

Pemerintahan Presiden Habibie bertekad melakukan refomasi hokum sesuai dengan aspirasi yang berkembamg di masyarakat. Salah satu tahap untuk reformasi hokum, beliau melakukan rekontruksi pembongkaran atas watak bangunan hokum Orde Baru. Pembongkaran atas aturan hokum berupa undang-undang, peraturan pemerintah, maupun peraturan meteri yang di buat swlama dasawarsa terakhir memerlukan kerja keras dan ekstra hati-hati dari pengambilan keputusan. Langkah itu di maksudkan untuk menghindari adanya sekedar pergantian kemasan hokum, tetapi isi dan substansinya sama.

  1. Masalah dwifungsi ABRI

Menanggapi munculnya gugatan terhadap peran Dwifingsi ABRI menusul lengsernya Soeharto dari kursi kepresidenan,  ABRI bergegas-gegas melakukan reorientasi dan reposisi peran sospolnya.

ABRI berkehendak mereformasi diri, yang sudah dilakukannya dengan dirumuskannya paradigma baru, termasuk keinginan menarik deri dari peran berbagai posisi sipilnya.

Namun di banyak kalangan, termasuk para mahasiswa belum merasa puas dengan paradigm baru yang di rumuskan ABRI. Mereka tetap menuntut di hapuskannya dwifungsi ABRI secara menyeluruh, termasuk perannya dalam mengambil keputusan di DPR.

Di era reformasi ABRI yang duduk dalam MPR jumlahnya sudah di kurangi yaitu dari 75 orang menjadi 38 orang. ABRI yang semula terdiri atas empat angkatan termasuk pori, mulai tanggal 5 mei 1999 polri resmi memisahkan diri dari ABRI menjadi Kepolisian Negara. Istilah ABRI berubah menjadi TNI, yang terdiri dari angkatan laut, darat dan udara.

  1. Sidang  Istimewa MPR

Siding istimewa MPR adalah salah satu jalan untuk membuka kesempatan menyampaikan aspirasi rakyat. Dalamsidang istimewa yang di selenggarakan tanggal 10-13 November 1998 MPR di harapkan benar-benar menyuarakan aspirasi masyarakat dengan debat yang lebih segar, lebih terbuka dan bisa menampung pendapat dari berbagai lapisan masyarakat.

Pada saat itu, siding istimewa MPR menghasilkan 12 ketetapan , yaitu sebagai berikut:

1)      Enam buah ketetapan baru yang di buat:

(a)    Pokok-pokok Reformasi Pembangunan dalam Rangka Penyelamatan dan Normalisasi kehidupan Nasional sebagai haluab Negara (Tap. No. X/MPR/1998)

(b)   Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme (Tap. No. XI/MPR/1998).

(c)    Pembatasan masa Jabatan Presiden Republi Indonesia (Tap. No. XII/MPR/1998).

(d)   Penyelenggaraan Otonomi Daerah : Pengaturan, Pembagian dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang berkeadilan, serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dalam rangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. (Tap. No. XV/MPR/1998).

(e)    Politik ekonomi dalam rangka Demokrasi Ekonomi (Tap. No. XVI/MPR/1998).

(f)    Hak Asasi Manusia (Tap. No. XVII/MPR/1998).

2)      Dua buah ketetapan yang mengubah dan menambah ketetapan yang lama:

(a)    Ketetapan tentangv Perubahan dan Tambahan atas ketetapan MPR RI No. I/MPR/1983 tentang peraturan tata tertib MPR RI sebagaimana telah beberapa kali diubah dan ditambahkan terakhir dengan ketetapan MPR RI No. I/MPR/1998 (Tap. No. VII/MPR/1998).

(b)   Tap MPR No.XIV/MPR/1998 yang mengubah dan menambah atas Tap MPR No. II/

sumber :

Beli Mobil Bekas Tanpa Ke Dealer Ke Seva.Id Aja

PERKEMBANGAN POLITIK SETELAH 21 MEI 1998

PERKEMBANGAN POLITIK SETELAH 21 MEI 1998

PERKEMBANGAN POLITIK SETELAH 21 MEI 1998

PERKEMBANGAN POLITIK SETELAH 21 MEI 1998

  1. Pengangkatan Habibie menjadi Presiden Republik Indonesia

            Setelah B.J Habibie dilantik menjadi presiden Republik Indonesia pada tanggal 21 mei 1998 dan sesuai janji yang di ucapkannya, maka tugasnya adalah memimpin bangsa Indonesia dengan memperhatikan secara sungguh-sungguh aspirasi masyarakat yang berkembang dalam pelaksanaan refirmasi. Habibie bertekad untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN.

Adapun langkah-langkah yang di lakukan oleh Habibie yaitu:

  1. Pembentukan Kabinet

Pada tanggal 22 mei 1998 Presiden ke-3 Indonesia Prof .B.J. Habibie telah membentuk cabinet baru yang di namakan Kabinet Reformasi Pembangunan. kabinet itu terdiri atas 16 menteri, yang meliputi perwakilan dari militer (ABRI), Golkar, PPP  dan PDI.

Pada tanggal 25 mei 1998 diadakan pertemuan pertama kabinet Habibie, membentuk komite untuk merancang undang-undang politek yang lebih longgar, menjadikan pemilu dalam waktu setahun dan menyetujui pembatasan masa jabatan presiden dua periode (dua kali lima tahun). Upaya tersebut mendapat sambutan positif.

  1. Upaya Perbaikan Ekonomi

Habibie menjadi presiden diwarisi krisis ekonomi yang cukup parah. Agar bangsa Indonesia dapat segera keluar dari krisis ekonomi yang berkepanjangan Habibie berusaha melakuakn langkah-langkah untuk memperbsiki ekonomi. Langkah-langkah tersebut diantara sebagai berikut:

  1. Merekapitulasi perbankan
  2. Merekonstruksi perekomonian nasional
  3. Melikuidasi beberapa bank bermasalah
  4. Menaikan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika hingga di bawah 10.000,-
  5. Mengimplementasikan reformasi ekonomi yang di syaratkan IMF.
  6. Reformasi di Bidang Politik 

Kedudukan B.J Habibie sebagai Preside nada yang pro dan ada yang kontra. Hal tersebut merupakan kewajaran dalam kehidupan berpolitik di suatu Negara. Di era reformasi presiden Habibie mengupayakan politik di Indonesia dalam kondisi yang trasparan dan merencanakan pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sehingga dapat di bentuk lembaga tinggi Negara yang betul-betul representative.

Dalam pemilu yang di selenggarakan presiden Habibie terntata rakyat dapat menyalurkan aspirasinya sehingga bermunculan partai-partai politik sebanyak 45 partai. Hal ini berbeda dengan pemilu-pemilu sebelumnya hanya terdiri dari tiga orsospol peserta pemilu. Di bidang politik Habibie juga membebaskan narapidana politik di antaranya yaitu sri Bintang Pamungkas, manan anggota DPT yang masuk penjara karena mengkritik Presiden Soeharto, serta Muhtar Pakpahan , pimpinan buruh yang di jatuhi hukuman karena di tuduh memicu kericuhan di Medsn than 1994. Disamping itu, Habibie juga mencabut larangan berdirinya serikat-serikat buruh independen.

  1. Kebebasan Menyampikan Pendapat

Pada masa pemerintaha Habibie, orang bebas mengeluarkan pendapat di muka umum. Presiden Habibie memberikan ruang bagi siapa saja yang ingin menyampaikan pendapat, baik dalam bentuk rapat-rapat umum ataupun unjukrasa atau domenstrasi. Namun khusus demonstrasi, setiap organisasi atau lembaga yang ingin melakukan demostrasi hendaknya mendapatkan izin dari kepolisian dan menentukan tempat untuk demostrasi tersebut. Hal ini dilakukan Karena pihak yang menyatakan bahwa “untuk kepentingan umumpejabat polri dapat melaksanakan tugas dan kewenangannya dapat bertindak sesuai penilaiannya sediri.

Untuk menjamin  kepastian hokum bagi para pengunjuk rasa, pemerintah bersama DPR berhasil merampungkan perundang undangan yang mengatur tentang pengujuk rasa atau demonstrasi. Undang undang yang berkaitan dengan hal itu adalah UU No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan menyampaikan Pendapat di Muka Umum.

Adanya undang-undang tersebut menunjukkan bahwa pemerintah memuli pelaksanaan system demokrasi yang sesungguhnya, yaitu dengan memberikan kelonggara atau kebebasan kepada masyarakan untuk mengemukakan apa yang di inginkan.

sumber :
https://klubradio.co.id/seva-mobil-bekas/

Fungsi Pendidikan Multikultural

Fungsi Pendidikan Multikultural

Fungsi Pendidikan Multikultural

Fungsi Pendidikan Multikultural

            The National Council for Social Studies (Gorski, 2001) mengajukan sejumlah fungsi yang menunjukan pentingnya keberadaan dari pendidikan multikultural. Fungsi tersebut adalah :

  1. Memberi konsep diri yang jelas.
  2. Membantu memahami pengalaman kelompok etnis dan budaya ditinjau dari sejarahnya.
  3. Membantu memahami bahwa konflik antara ideal dan realitas itu memang ada pada setiap masyarakat.
  4. Membantu mengambangkan pembuatan keputusan (decision making), partisipasi social, dan keterampilan kewarganegaraan (citizenship skills)
  5. Mengenal keberagaman dalam penggunaan bahasa.[3]
  6. Paradigma Baru Pendidikan Multikultural.

            Kemajemukan merupakan ciri khas bangsa Indonesia.Seperti diketahui Indonesia merupakan Negara Kepulauan dengan jumlah pulau terbesar di dunia. Pada satu sisi kemajemukan masyarakat memberikan side effect (dampak) secara positif namun pada sisi lain juga menimbulkan dampak negatif, karena kemajemukan itulah justru terkadang sering menimbulkan konflik antar kelompok masyarakat. Pada akhirnya, konflik-konflik antar kelompok masyarakat tersebut akan melahirkan distabilitas keamanan, sosioekonomi, dan ketidakharmonisan social (social disharmony).

            Dalam menghadapi fluralism budaya diperlukan paradigma baru yang lebih toleran yaitu paradigma Pendidikan Multikultural.Paradigma Pendidikan Multikultural itu penting sebab dapat mengarahkan anak didik untuk bersikap dan berpandangan toleran dan inklusif terhadap realitas masyarakat yang beragam baik dalam hal budaya, suku, ras, etnis, maupun agama.

sumber :
https://ngegas.com/seva-mobil-bekas/

Penerapan Lain dari Efek Penggandaan

Penerapan Lain dari Efek Penggandaan


Akibat efek penggandaan,satu dolar belanja pemerintah dapatmenghasilkan lebih dari satu dolar permintaan agregat.Namun,dasar pemikiran dari efek penggandaan ini tidak terbataspada perubahan balanja pemerintah.Sebaliknya,logika tersebut berlaku terhadap segala peristiwa yang mengubah semua komponen PDB konsumsi,investasi, belanja pemerintah atau ekspor neto.Penggandaan merupakan konsep penting dalam ekonomi makro karena memperlihatkan bagaimana perekonomian dapat menggandakan dampak perubahan belanja.Perubahan awal yang kecil dalam konsumsi,investasi,belanja peerintah atau ekspor neto dapat berdampak besar terhadap permintaan agregat.

2.2.5 Efek Pembatasan Paksa

Efek pengandaan kelihatannya menunjukan bahwa jika pemerintah melakukan belanja kontrak konstruksi dengan buildit $20 miliar, ekspansi permintaan agregat yang ditimbulkan pasti lebih besar dari $20 miliar. Penurunan permintaan agregat yang terjadi apabila ekspansi fiskal menaikan suku bunga disebut dengan efek pembatasan paksa ( crowding-out effect).
Pengaruh peningkatan permintaan uang diperlihatkan pada panel (a) Figur 5. Karena bank sentral belum mengubah jumlah uang yang beredar, kurva penawaran vertikal tidak berubah. Apabila tingkat pendapatan yang lebih tinggi menggeser kurva permintaan uang kekanan dari MD1 ke MD2 suku bunga harus naik dari r1 ke r2 untuk menyeimbangkan penawaran dan permintaan.
Sebaliknya, kenaikan suku bunga ini menurunkan jumlah permintaan barang dan jasa. Khususnya, karena pinjaman lebih mahal, permintaan rumah baru dan barang – barang investasi untuk keperluan bisnis menurun.
Artinya, kenaikan belanja pemerintah meningkatkan permintaan barang dan jasa, dan secara bersamaan mendesak investasi. Efek pembatasan paksa ini sebagian mengimbangi dampak belanja pemerintah terhadap permintaan agregat, seperti diilustrasikan pada panel (b) Figur 5. Dampak awal kenaikan belanja pemerintah mengeser kurva permintaan agregat dari AD1 ke AD2, namun setelah muncul efek pembatasan paksa, kurva permintaan agregat kembali turun ke AD3.
Sebagai rangkuman : apabila negara menaikan belanjanya sebesar $20 miliar, permintaan agregat barang dan jasa dapat naik sebesar lebih atau kurang dari $20 miliar, tergantung apakah efek pengandaan atau efek pembatasan paksa lebih besar.

sumber :
https://islamuswest.org/2020/06/11/seva-mobil-bekas/

Efek Penggandaan

Efek Penggandaan

Efek Penggandaan

Efek Penggandaan
Efek penggandaan (multiplier effect) adalah pergeseran tamabahan pada permintaan agregat yangmuncul jika kebijakan fiscal ekspansif meningkatkan pendapatan yang menyebabkan kenaikan belanja konsumen.Efek pengendalian ini berlanjut,ketika belanja konsumen meningkat,perusahaan-perusahaan yang memproduksi barang-barang konsumen memperkerjakan lebih banyak orang dan meraih lebih banyak keuntungan.Pendapatan dan keuntungan yang lebih tinggi kembali mendorong belanja konsumen.Oleh karena itu,ada umpan balik positif terhadap permintaan yang meningkat yang menimbulkan kenaikan pendapatan dan menyebabkan permintaan menjadilebih meningkat.Apabila seluruh efek ini digabungkan,efek totalnya terhadap jumlah permintaan barang dan jasa dapat lebih besar dari pada rangsangan awal dari belanja pemerintah yang lebih besar.Efek penggandaan yang muncul akibat respons belanja konsumen ini dapat diperkuat melalui respons investasi terhadap tingkat permintaan yang lebih tinggi.

2.2.3  Rumus Penggandaan Belanja

Sedikit aljabar memungkinkan untuk menurunkan rumus besar efek penggandaan yang muncul dari belanja konsumen.Angka penting dalam rumus ini adalah kecenderungan konsumsi marginal (marginal propensity to consum-MPC),bagian pendapatan tambahan yang dikonsumsi oleh rumah tangga dan ditabungkan oleh rumah tangga.Sebagai contoh, anggap bahwa kecenderungan mengonsumsi marginal adalah 3/4. Ini berarti bahwa untuk setiap dolar tambahan yang diperoleh rumah tangga, rumah tangga tersebut membelanjakan $0,75 (3/4 dari satu dolar) dan menabung $0,25. Dengan MPC sebesar 3/4, ketika pegawai dan pemilik Buildit memperoleh pendapatan sebesar $20 miliar dari kontrak pemerintah, mereka meningkatkan belanja konsumen sebesar 3/4 x $20 miliar atau sama dengan $15 miliar. Untuk mengetahui dampak total terhadap permintaan barangdan jasa,maka akan menambahkan seluruh efek ini :
Perubahan belanjapemerintah     = $20 miliar
Perubahan pertama pada konsumsi       = MPCX      $20 miliar
Perubahan kedua pada konsumsi = MPC2X    $20 miliar
Perubahan ketiga pada konsumsi          = MPC3X    $20 miliar
“ ““ “
Jumlah perubahan permintaan     =(1+MPC+MPC2 +MPC3 + ….) x $20 miliar
Disini,”..” melambangkan angka tidak terhingga yang sejenis. Dengan demikian,kita dapat menuliskan rumus penggandaan sebagai berikut :

Pengganda = 1 + MPC + MPC2 +MPC3 + …
Pengganda inimemberitahukan permintaan baragdan jasa yang dihasilkanoleh setiap dolar belanja pemerintah.
Untuk menyederhanakan persamaan pengganda ini,ingat kembali bahwa ungkapan ini merupakan deret geometris tak hingga.Untuk x antara -1 dan +1
1 + x + x2 + x3 + … = 1/(1-x)
Dalam kasus kita,x = MPC sehingga
Pengganda = 1÷ (1 – MPC)
Rumus penggandaan ini memberikan kesimpulan penting : Besar pengganda bergantung pada kecenderungan mengonsumsi marginal.

sumber ;
https://www.allisonblack.org/seva-mobil-bekas/

Peran Keluarga dalam Pendidikan Karakter

Peran Keluarga dalam Pendidikan Karakter

Pengembangan karakter merupakan proses seumur hidup . pengembangan karakter anak merupakan upaya yang perlu melibatkan semua pihak, baik keluarga inti, keluarga (kakek-nenek), sekolah, masyarakat, maupun pemerintah. Oleh karena itu keempat koridor ini harus berjalan secara terintegrasi. Pemerintah, lembaga social, tokoh masyarakat/tokoh agama, pemuka adat, dan lainnya memiliki tanggung jawab yang sama besarnya dalam melaksanakan pendidikan karakter. Anak-anak akan tumbuh menjadi pribadi yang berkarakter jika ia tumbuh pada lingkungan yang berkarakter juga. Dengan begitu, fitrah setiap anak yang dilahirkan suci dapat berkembang secara optimal. Untuk itu tiga pihak yang mempunyai peran penting agar pembangunan karakter pada anak dapat ditumbuh kembangkan, yaitu keluarga, sekolah dan komunitas.

Pada keluarga inti, peranan utama pendidikan terletak pada ayah dan ibu. Philips menyarankan bahwa keluarga hendaknya menjadi sekolah untuk kasih sayang , atau tempat belajar yang penuh cinta sejati dan kasih sayang. Menurut Gunaldi, ada tiga peran utama yang dapat dilakukan ayah dan ibu dalam mengembangkan karakter anak. Pertama berkewajiban menciptakan suasana yang hangat dan tenteram. Tanpa ketentraman akan sukar bagi anak untuk belajar apapun dan anak akan mengalami hambatan dalam pertumbuhan jiwanya. Ketegangan atau ketakutan adalah wadah yang buruk bagi perkembangan karakter anak. Kedua, menjadi panutan yang positif bagi anak sebab anak belajar terbanyak dari apa yang dilihatnya, bukan dari apa yang didengarnya. Karakter orang tua yang diperlihatkan melalui perilaku nyata merupakan bahan pelajaran yang akan diserap anak. Ketiga, mendidik anak, artinya mengajarkan karakter yang baik dan mendisiplinkan anak agar berperilaku sesuai dengan apa yang telah diajarkannya..[5]

Secara perinci, setidaknya terdapat 10 cara yang dapat dilakukan ayah-ibu untuk melakukan pengasuhan yang tepat dalam rangka mengembangkan karakter yang baik pada anak, antara lain:

  1. Menempatkan tugas dan kewajiban ayah-ibu sebagai agenda utama.
  2. Mengevaluasi cara ayah-ibu dalam menghabiskan waktu selama sehari/seminggu
  3. Menyiapkan diri menjadi contoh yang baik
  4.  Membuka mata dan telinga terhadap apa saja yang sedang mereka serap/alami
  5. Menggunakan bahasa karakter
  6. Memberikan hukuman dengan kasih sayang
  7. Belajar untuk mendengarkan anak
  8. Terlibat dalam kehidupan sekolah anak
  9. Tidak mendidik karakter melalui kata-kata saja
  10. Tidak mendidik karakter melalui kata-kata saja

Keluarga adalah sekolah tempat putra putri belajar. Dari sana mereka mempelajari sifat-sifat mulia, seperti kesetiaan, rahmat, dan kasih sayang. Dari kehidupan keluarga seorang ayah dan suami memperoleh dan memupuk sifat keberanian dan keuletan sikap dan upaya dalam membela sana keluarganya dan membahagiakan mereka pada saat hidupnya dan setelah kematiannya. Keluarga adalah unit terkecil yang bisa menjadi pendukung dan pembangkit lahirnya bangsa dan masyarakat. Tidaklah memeleset jika dikatakan al-usrah’imad al-bilad biha tahya wa biha tamut (keluarga adalah tiang Negara, dengan keluargalah Negara bangkit dan runtuh).

sumber :

Pengertian Karakter

Pengertian Karakter

            Apa itu karakter? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah ‘karakter’ berarti ‘sifat-sifat kejiwaan, akhlak atau budi pekerti yang membedakan seseorang dari yang lain, tabiat, watak.[1] Bila dilihat dari asal katanya, istilah ‘karakter’ berasal dari bahasa Yunani karasso, yang berarti ‘cetak biru’,’format dasar’ atau ‘sidik’ seperti dalam sidik jari.[2]

            Secara konseptual, lazimnya, istilah ‘karakter’ dipahami dalam dua kubu pengertian. Pengertian pertama , bersifat determinstik. Disini karakter dipahami sebagai sekumpulan kondisi rohaniah pada diri kita yang sudah teranugerahi atau ada dari sononyagiven)Dengan demikian ia merupakan kondisi yang kita terima begitu saja, tak bisa kita ubah. Ia merupakan tabiat seseorang yang bersifat tetap, menjadi tanda khusus yang membedakan orang yang satu dengan lainnya. Pengertian kedua , bersifat non determinstik atau dinamis. Disini karakter dipahami sebagai tingkat kekuatan atau ketangguhan seseorang dalam upaya mengatasi kondisi rohaniah yang sudah given. Ia merupakan proses yang dikehendaki oleh seseorang (willed) untuk menyempurnakan kemanusiaannya.

            Bertolak dari tegangan (dialektika) dua pengertina itu, muncullah pemahaman yang lebih realistis dan utuh mengenai karakter. Ia dipahami sebagai kondisi rohaniah yang belum selesai. Ia bisa diubah dan dikembangkan mutunya, tapi bisa pula diterlantarkan sehingga tak ada peningkatan mutu atau bahkan makin terpuruk.

            Berdasarkan pemahaman itu, maka orang yang bersifat pasrahpada kondisi-kondisi diri yang sudah ada, disebut berkarakter lemah. Disisi lain, mereka yang tak mau begitu saja menerima kondisi-kondisi diri yang sudah ada, melainkan berusaha mengatasinya, disebut berkarakter kuat atau tangguh, mereka senagtiasa berupaya menyempurnakan diri, meskipun menghadapi  tekanan dari luar dan godaan dari dalam.

Pendidikan Karakter

            Pendidikan karakter adalah upaya tang dilakukan dengan sengaja untuk mengembangkan karakter yang baik (good character) berlandaskan kebajikan-kebajikan inti yang secara objektif baik bagi individu maupun masyarakat. Kebajikan-kebajikan inti disini merujuk pada dua kebajikan fundamental dan sepuluh kebajikan esensial sebagaimana telah diuraikan diatas.

            Dalam paradigma lama, keluarga dipandang sebagai tulang punggung pendidikan karakter. Hal ini bisa dipahami, karena pada masa lalu, lazimnya keluarga-keluarga bisa berfungsi sebagai tempat terbaik bagi anak-anak untuk mengenal dan mempraktikkan berbagai kebajikan. Para orang tua biasanya memiliki kesempatan mencukupi serta mampu memanfaatkan tradisi yang ada untuk mengenalkan secara langsung berbagai kebajikan kepada anak-anak melalui teladan, petuah, cerita/dongeng, dan kebiasaan setiap hari secara intensif. Demikianlah, keluarga-keluarga pada masa lalu umumnya dapat diandalkan sebagai tulang punggung pendidikan karakter.

sumber :

http://blog.dinamika.ac.id/arya/2020/06/07/download-kinemaster-pro-apk/