BERDASARKAN STANDAR AUDIT PEMERINTAHAN

BERDASARKAN STANDAR AUDIT PEMERINTAHAN

BERDASARKAN STANDAR AUDIT PEMERINTAHAN

BERDASARKAN STANDAR AUDIT PEMERINTAHAN
BERDASARKAN STANDAR AUDIT PEMERINTAHAN
SA Seksi 801 Audit Kepatuhan Yang Diterapkan Atas Entitas Pemerintah Dan Penerima Lain Bantuan Keuangan Pemerintah
Entitas pemerintahan umumnya diatur oleh berbagai peraturan perundang-undangan yang berdampak terhadap laporan keuangannya. Aspek penting prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia yang diterapkan dalam entitas pemerintahan adalah diakuinya berbagai aturan kontrak dan hukum yang khusus berlaku dalam lingkungan pemerintahan. Entitas pemerintahan, organisasi nirlaba, atau perusahaan dapat menugasi auditor untuk mengaudit laporan keuangan entitas tersebut berdasarkan Standar Audit Pemerintahan. Dalam melaksanakan audit berdasarkan Standar Audit Pemerintahan, auditor memikul tanggung jawab melampaui tanggung jawab yang dipikulnya dalam audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan Ikatan Akuntan Indonesia untuk melaporkan tentang kepatuhan dengan peraturan perundang-undangan dan tentang pengendalian intern. Dalam melaksanakan audit atas laporan keuangan entitas pemerintah atau penerima lain bantuan keuangan pemerintah yang melakukan penawaran efek melalui pasar modal, auditor wajib mematuhi ketentuan Undang-Undang Pasar Modal.
Entitas Pemerintahan
Entitas pemerintahan umumnya diatur oleh berbagai peraturan perundangundangan yang berdampak terhadap laporan keuangannya. Aspek penting prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia yang diterapkan dalam entitas pemerintahan adalah diakuinya berbagai aturan kontrak dan hukum yang khusus berlaku dalam lingkungan pemerintahan.
Auditor harus memperoleh pemahaman tentang kemungkinan dampak peraturan perundang-undangan terhadap laporan keuangan yang umumnya diperkirakan oleh auditor berdampak langsung dan material atas penentuan jumlah yang tercantum dalam laporan keuangan. Auditor harus menentukan apakah manajemen telah mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang mempunyai pengaruh langsung dan material dalam penentuan jumlah-jumlah yang tercantum dalam laporan keuangan entitas pemerintahan.
Dalam suatu audit atas laporan keuangan entitas pemerintahan, pemahaman ini mencakup pengetahuan tentang desain pengendalian intern yang relevan dengan asersi laporan keuangan yang dipengaruhi oleh kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berdampak langsung dan material terhadap penentuan jumlah yang tercantum dalam laporan keuangan dan tentang apakah pengendalian intern tersebut telah dioperasikan. Dalam perencanaan audit, pengetahuan tersebut harus digunakan untuk mengidentifikasikan tipe salah saji potensial, untuk mempertimbangkan faktor-faktor yang berdampak terhadap risiko salah saji material, dan untuk mendesain pengujian substantif. Penentuan risiko pengendalian oleh auditor atas asersi yang dipengaruhi oleh kepatuhan terhadap peraturan perundang undangan dapat dipengaruhi oleh pengendalian intern dalam semua komponen pengendalian intern (lingkungan pengendalian, penaksiran risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pemantauan).
Pemahaman atas Dampak Peraturan Perundang-undangan
Auditor harus memperoleh pemahaman tentang kemungkinan dampak peraturan perundang-undangan terhadap laporan keuangan yang umumnya diperkirakan oleh auditor berdampak langsung dan material atas penentuan jumlah yang tercantum dalam laporan keuangan. Auditor dapat mempertimbangkan untuk melaksanakan prosedur berikut ini:
  • Pertimbangkan pengetahuan tentang peraturan perundang-undangan yang diperoleh dari audit tahun sebelumnya.
  • Bicarakan peraturan perundang-udangan tersebut dengan pejabat yang bertanggung jawab atas keuangan entitas tersebut, penasihat hukum, pimpinan program atau pimpinan proyek.
  • Lakukan review atas bagian yang relevan setiap perjanjian yang terkait secara langsung, seperti yang berkaitan dengan bantuan dan pinjaman.
  • Lakukan review terhadap notulen rapat badan legislatif entitas pemerintahan yang diaudit mengenai pemberlakuan peraturan perundang-undangan yang berdampak langsung dan material terhadap penentuan jumlah yang tercantum dalam laporan keuangan entitas pemerintahan tersebut.
  • Dapatkan keterangan dari auditor pemerintah tentang peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk entitas yang berada di bawah wewenangnya, termasuk persyaratan keseragaman pelaporan.
  • Dapatkan keterangan dari pimpinan program atau pimpinan proyek entitas pemerintahan yang memberikan bantuan, tentang pembatasan, syarat-syarat dan kondisi yang harus dipenuhi untuk mendapatkan bantuan tersebut.
  • Lakukan review terhadap informasi tentang persyaratan kepatuhan yang ditetapkan oleh auditor pemerintah.

Baca Juga :