Banyak Wali Murid Ajukan Keringanan SPP

Banyak Wali Murid Ajukan Keringanan SPP

Banyak Wali Murid Ajukan Keringanan SPP

Banyak Wali Murid Ajukan Keringanan SPP
Banyak Wali Murid Ajukan Keringanan SPP

 

 

Kegiatan belajar-mengajar (KBM) sudah memasuki minggu ketiga. Kewajiban membayar sumbangan pembinaan pendidikan (SPP) bagi siswa SMA/SMK di Surabaya telah berlangsung. Meski demikian, nominal SPP yang harus dibayarkan menjadi kendala bagi sebagian kalangan. Tidak sedikit wali murid yang mengajukan keringanan ke pihak sekolah.

Sodiq misalnya. Salah satu orang tua murid, mendatangi SMAN 16 Surabaya. Pria yang bekerja sebagai pembuat kue di salah satu rumah makan itu mengajukan keringanan membayar SPP. Dalam surat pernyataan yang disodorkan sekolah, Sodiq menulis kesanggupannya membayar Rp 50 ribu. Bila sesuai ketentuan, dia membayar Rp 150 ribu untuk jenjang SMA.

Sodiq mengaku keberatan. Sebab, saat ini dia menyekolahkan tiga anak. Mereka berada di jenjang SD, SMP, dan SMA. Sementara itu, pendapatan Sodiq Rp 1.800.000 per bulan. Meski demikian, Sodiq mengatakan masih bersedia membayar SPP meski hanya sepertiga dari nominal yang diwajibkan.

Bukan hanya Sodiq, ada 52 wali murid yang meminta keringanan. Semua merupakan wali murid kelas XI dan XII. Bahkan, wali murid itu telah mengumpulkan surat kesanggupan membayar SPP. Ada yang hanya sanggup membayar Rp 20 ribu, Rp 25 ribu, serta Rp 40 ribu. Bahkan, tidak sedikit yang meminta digratiskan.

Alasan permohonan keringanan itu beragam. Ada yang menyatakan tidak memiliki pekerjaan hingga berpenghasilan tidak pasti. Bahkan, ada wali murid yang mengaku hanya seorang buruh cuci dan berpenghasilan Rp 700 ribu per bulan.

Kewajiban membayar SPP berlaku seiring alih kewenangan SMA/SMK dari pemkot ke pemprov. Hal itu disampaikan Kepala SMAN 16 Surabaya Roosdiantini. Perempuan yang disapa Ninik tersebut juga memaklumi kondisi wali murid yang sulit membayar nomimal tersebut. Karena itu, dia mengupayakan gerakan orang tua asuh untuk membantu pembiayaan siswa miskin.

Program tersebut digagas Ninik mulai Senin (31/7). Saat ini sudah terkumpul sepuluh orang tua asuh yang membantu pembiayaan 16 siswa tidak mampu di sekolahnya. ’’Ada yang membantu biaya penuh. Ada pula yang bantu menutup kekurangan biaya yang tidak mampu ini,’’ jelasnya.

Sebetulnya, Ninik berat hati mewajibkan siswa miskin untuk membayar SPP. Tidak menutup mata, pihaknya juga memerlukan dana untuk menggaji guru tidak tetap (GTT). Apalagi, lanjut dia, jumlah guru pegawai negeri sipil (PNS) di sekolahnya tidak banyak.

Demi tetap mengoptimalkan kegiatan belajar-mengajar, Ninik memaksimalkan keberadaan GTT. Kini ada 14 GTT yang memenuhi kebutuhan guru beberapa mata pelajaran (mapel). Antara lain, mapel agama, BK, bahasa Jawa, dan sejarah.

Karena itu, sekitar 60 persen SPP yang masuk dialokasikan untuk menggaji GTT. Sebab, menurut Ninik, biaya tersebut tidak bisa diambil dari dana bantuan operasional sekolah (BOS). ’’Kecuali GTT dengan SK gubernur. Tapi, itu tidak ada,’’ jelasnya.

Kondisi di SMAN 9 Surabaya tidak jauh berbeda. Biaya SPP Rp 150 ribu bersifat fleksibel bagi sebagian kalangan. Sebab, besaran itu bisa dikurangi sesuai dengan kemampuan ekonomi wali murid. Bahkan gratis. Hal itu diungkapkan Waka Humas SMAN 9 Sonnyk Sumarsono.

Kini wali murid kelas XI dan XII telah didata untuk mengajukan kesanggupan membayar SPP. ’

’Mampu Rp 25 ribu, Rp 50 ribu, juga kami terima,’’ paparnya.

Meski demikian, pihak sekolah tetap mengecek setiap pengajuan yang masuk dengan visitasi. Dari sana, menurut Sonnyk, nominal yang diajukan tersebut bisa disetujui atau ditolak. Sebab, jika kondisi ekonomi siswa relevan dengan pengajuan, mereka akan diizinkan membayar semampunya.

Menurut Sonnyk, langkah itu telah berlangsung. Sudah ada sekitar 60 siswa yang membayar SPP semampu mereka. Karena itu, setelah ini siswa kelas X juga didata. ’’Nanti pas pertemuan wali murid,’’ katanya. Dengan begitu, tambah Sonnyk, seluruh siswa tetap mendapat kesempatan untuk bersekolah.

Demikian pula di SMK yang mesti membayar SPP lebih tinggi dibandingkan jenjang SMA. Di SMKN 2 Surabaya, para siswa mengajukan keringanan SPP. Kepala SMKN 2 Surabaya Djoko Pratmodjo menyebut besaran SPP sudah ditetapkan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Yakni, Rp 175 ribu untuk SMK nonteknik dan Rp 215 ribu untuk SMK bidang teknik. ’’Ada keringanan, tapi sifatnya khusus. Ada beberapa yang mengajukan,’’ ungkapnya.

Para siswa bisa mendapat keringanan separo hingga bersekolah gratis. Setidaknya ada 5–10

persen siswa yang mengajukan keringanan. Namun, sebelumnya ada penawaran ke wali murid mengenai kemampuan mereka dalam membayar SPP. ’’Kalau mampunya separo ya separo. Ada yang hanya mampu bayar Rp 100 ribu, tidak apa-apa, tapi memang kekhususan,’’ jelasnya.

Pembayaran SPP tersebut sangat penting bagi sekolah. Sama dengan jenjang SMA, sebagian SPP digunakan untuk membayar GTT dan PTT. Apalagi, saat ini sekolah-sekolah kekurangan guru PNS. Terutama untuk mapel geografi, matematika, seni, agama, PKn, sosiologi, olahraga, dan fisika.

Kepala SMAN 7 Surabaya Achmad Djunaidi menuturkan, ada sembilan GTT di sekolahnya. Juga, ada 19 pegawai tidak tetap (PTT). Para GTT/PTT tersebut melengkapi 54 guru PNS dan empat karyawan. ’’Tenaga keamanan kita ada empat orang. Idealnya enam orang,’’ katanya.

GTT dan PTT tersebut digaji sekolah. Djunaidi menyebutkan, dana yang digunakan untuk membayar GTT/PTT berasal dari SPP. Sebab, dana BOS belum bisa untuk membayar GTT/PTT karena harus ada SK gubernur lebih dulu. ’’Saat ini SK gubernur belum ada,’’ tambahnya. Alokasi dana untuk membayar GTT/PTT mencapai 30 persen dari total anggaran sekolah.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Jawa Timur Saiful Rachman mengatakan, beasiswa

penuh untuk para siswa SMA/SMK memang belum bisa diberikan. Kini Pemprov Jawa Timur menempuh mekanisme subsidi silang dengan tiga kategori pembiayaan. Yakni, siswa membayar penuh, mendapat keringanan, dan gratis. Semua sudah dihitung dalam rencana kerja dan anggaran sekolah (RKAS). ’’Yang tidak mampu tetap dibantu, bahkan gratis,’’ tuturnya.

Terkait SK gubernur untuk membayar GTT/PTT dengan dana BOS, saat ini sedang diproses. SK tersebut terbit dalam waktu dekat. SK itu nantinya hanya ditujukan untuk GTT/PTT yang datanya telah tercantum sebelum pelimpahan SMA/SMK ke provinsi. ’’Kalau ada tambahan GTT/PTT, itu menjadi tanggung jawab sekolah,’’ paparnya.

Mantan kepala Badan Diklat Jatim itu mengakui, dana BOS bisa digunakan untuk menggaji guru jika telah memiliki SK gubernur. Namun, butuh proses untuk menerbitkannya. Sebab, saat ini merupakan masa transisi bagi provinsi yang selama ini tidak mengurusi beban semacam itu. ’’Dulu kita fungsi koordinasi saja. Sekarang secara substansi kita urus semua. Jadi, butuh proses,’’ katanya.

 

Sumber :

https://www.buzzfeed.com/danuaji/signs-of-the-cat-infected-with-rabies-6gklbipwse